Soroti Shortfall dan Kelembagaan DJP, DPR Minta Ini

JAKARTA, DDTCNews – Dengan alasan adanya risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dengan target – pajak, Komisi XI kembali mengusulkan pembentukan panitia kerja penerimaan negara.

Usulan itu muncul dalam Rapat Dengan Pendapat Komisi XI DPR dengan Ditjen Pajak Kemenkeu pada Selasa (4/9/2018). Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan pembentukan panitia kerja (panja) akan bisa melihat fokus persoalan yang terjadi.

“Akan lebih cantik kalau kita bentuk panja terkait penerimaan perpajakan, karena ini erat hubunganya dengan APBN. Mungkin kita bisa buat panja terkait penerimaan negara," katanya di ruang rapat Komisi XI, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, sudah dalam beberapa tahun terakhir penerimaan negara khususnya dari pajak tidak mencapai target alias mencatatkan shortfall. Legislatif, sambung dia, perlu membedah lebih dalam kebijakan penerimaan yang disusun dan dilaksanakan oleh eksekutif.

"Agar apa yang disampaikan pemerintah tentang APBN yang realistis dan sebagainya dapat dicapai. Karena kalau tak capai target ya ujung ujungnya utang lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Heri mengusulkan agar Ditjen Pajak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga negara, tidak berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini, menurutnya, sangat krusial agar Otoritas Pajak dapat bekerja lebih leluasa dan optimal.

“Kita lihat, Ditjen Pajak sudah punya karyawan lebih dari 40.000. Saya dorong Ditjen Pajak dapat berdiri sendiri, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Agar penerimaan perpajakan ini bisa optimal. Ini bisa kita bahas lebih lanjut di panja,” tuturnya.

Dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Ditjen Pajak (DJP) sudah disebut sebagai lembaga. Namun, bentuk dari lembaga ini akan terus dibahas oleh Tim Reformasi Perpajakan. (kaw)