PEREKONOMIAN INDONESIA

Soal Rupiah, Ini Permintaan Menkeu ke Pengusaha

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 September 2018 | 15:51 WIB
Soal Rupiah, Ini Permintaan Menkeu ke Pengusaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati. (DDTCNews - Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pelaku usaha untuk mengurangi transaksi dalam valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Langkah ini diyakini akan membantu mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Hal ini diserukannya karena dia mendapati masih banyak pelaku usaha yang menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) sebagai transaksi di dalam negeri. Beberapa transaksi domestik itu adalah pembayaran gaji karyawan dan pembayaran jasa kontraktor.

“Ke beberapa perusahaan, sudah ada langkah persuasif agar mereka yang bertansaksi di dalam negeri dalam dolar AS dapat mengkonversinya ke rupiah,” katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri dipastikan akan berimplikasi pada pengurangan permintaan terhadap dolar AS. Kondisi ini pada gilirannya akan menstabilkan nilai tukar rupiah yang tengah diterpa beberapa dinamika perekonomian global.

Nilai kurs tengah (Jisdor) Bank Indonesia (BI) pada hari ini berada di level Rp14.839 per dolar AS. Nilai tukar ini menguat tipis jika dibandingkan dengan posisi kemarin, Rabu (19/9/2018) yang berada di level Rp14.896 per dolar AS. Di pasar spot, rupiah dibuka dengan nilai Rp14.850 per dolar AS, menguat dari penutupan perdagangan kemarin Rp14.875 per dolar AS.

Sri Mulyani menegaskan akan ada bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilisasi nilai tukar mata uang Garuda ini. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memastikan devisa hasil ekspor dapat pulang seluruhnya ke dalam negeri.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Untuk langkah ini, pemerintah akan terus berkoodinasi dengan lembaga terkait seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini untuk memastikan devisa hasil ekspor pelaku usaha dapat direpatriasi untuk kemudian dikonversi dalam rupiah.

“Kita juga akan meminta agar suplai dolar dalam hal ini tidak hanya direpatriasi tapi juga digunakan sebagai suplai devisa dalam negeri, sehingga transaksi bisa seimbang antara supply dan demand,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?