PAJAK RAKSASA DIGITAL

Soal Rencana Pajak Digital Prancis, Ini Kata Menteri Keuangan AS

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Februari 2019 | 18:58 WIB
Soal Rencana Pajak Digital Prancis, Ini Kata Menteri Keuangan AS

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin (kiri) saat bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire (kanan). (foto: New York Daily News)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun mendukung pengenaan tarif pajak minimum korporasi global yang diserukan Prancis, Amerika Serikat menyatakan ketidaksepakatannya dengan langkah aksi unilateral terkait pajak digital yang disusun negara anggoata Uni Eropa tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin saat bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire di Paris pada Rabu (27/2/2019) waktu setempat. Menurut Steven, masalah pajak digital harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

“Saya bersimpati dengan masalah yang perlu ditangani, tapi saya pikir lebih luas dari sekedar digital. Itu juga bisa mencakup basis perusahaan yang lebih luas, di mana masalah mereka berada menjadi lebih rumit,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (28/2/2019).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Dia menegaskan tidak mendukung pajak digital yang saat ini telah diusulkan Prancis. Seperti diketahui, Pemerintah Prancis akan terus maju dengan langkah unilateral dalam pemajakan perusahaan digital dan teknologi besar. Pemerintah akan menyodorkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan berlaku surut hingga 1 Januari 2019.

Rancangan payung hukum pajak ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook, Amazon) sebagai langkah unilateral dari Prancis ini akan mempengaruhi perusahaan dengan penjualan global lebih dari 750 juta euro dan penjualan di Prancis 25 juta euro.

Sebelumnya, Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat Senator Chuck Grassley mengungkapkan kekhawatirannya terhadap langkah beberapa negara yang akan menerapkan kebijakan pajak yang diskrimatif. Kebijakan ini menargetkan perusahaan multinasional di industri teknologi atau digital, yang memiliki basis usaha di Negeri Paman Sam.

“Kami tidak mendukung pajak digital saat ini yang telah diusulkan, tetapi kami sangat menantikan posisi Prancis jika ada solusi global di OECD yang akan menggantikannya,” kata Mnuchin seperti dilansir france24. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN