Soal Pekerja Penyandang Disabilitas, Pengusaha Tagih Insentif

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera memberikan insentif bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja disabilitas.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan pemberian insentif tersebut telah diatur dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberi insentif bagi pengusaha yang memiliki pekerja disabilitas.

"Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut," katanya dalam Dialog Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (24/2/2021).

Hariyadi mengatakan pemberian insentif tersebut akan mendorong perusahaan merekrut lebih banyak pekerja disabilitas. Di sisi lain, kesempatan para penyandang disabilitas untuk bekerja juga makin besar.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 UU Disabilitas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Presiden pun dimandatkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif itu.

Hariyadi kemudian mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada 2011 yang memperkirakan jumlah disabilitas sebesar 15% dari populasi dunia. WHO Global Disability Action Plan 2014-2021 juga menyoroti sisi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, Indonesia bisa mengikuti kebijakan di banyak negara yang mendorong para pengusaha memperbesar kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas melalui pemberian insentif.

China dan Malaysia, misalnya, memberikan tax deduction untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kemudian, Amerika Serikat (AS) menerapkan kredit pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan kualifikasi tertentu, termasuk disabilitas.

Hariyadi menambahkan Apindo juga akan mendorong agar makin banyak pengusaha yang membuka kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas.

"Kami akan mulai menggagas adanya desk khusus untuk ketenagakerjaan inklusif di kantor dewan agar bisa memberikan layanan informasi terkait ketenagakerjaan inklusif dari seluruh perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut," ujarnya. (kaw)