Soal Pajak Digital, Senat AS Khawatir Mulai Maraknya Aksi Unilateral

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat (AS) Senator Chuck Grassley meminta Departemen Keuangan AS dapat mengawal upaya pembentukan konsensus global terkait pajak digital. Dia pun meminta seluruh negara di dunia agar tidak menerapkan langkah unilateral.

Dalam pernyataan yang diungkapkan kepada Presiden AS Donald Trump, Chuck mengungkapkan kekhawatirannya terhadap langkah beberapa negara yang akan menerapkan kebijakan pajak yang diskrimatif. Kebijakan ini menargetkan perusahaan multinasional di industri teknologi atau digital, yang memiliki basis usaha di Negeri Paman Sam.

“Negara-negara ini harus segera menghentikan tindakan sepihak yang menargetkan perusahaan multinasional berbasis AS dan sebaliknya memfokuskan energi serta upaya mereka pada solusi multilateral yang sedang dikembangkan oleh komunitas global di OECD,” jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Senat AS, Rabu (13/2/2019).

Baru-baru ini, paparnya, Komisi Eropa mengusulkan pajak layanan digital (digital services tax/DST) 3% atas pendapatan perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital tertentu kepada pengguna yang berbasis di Uni Eropa (UE). Dengan desain yang ada, proposal ini secara khusus menargetkan perusahaan multinasional seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon.

Proposal itu, lanjut Chuck, membutuhkan persetujuan bulat dari negara-negara anggota UE. Untungnya, kesepakatan belum dicapai. Namun, ada beberapa negara UE yang tetap kukuh mengambil langkah unilateral dengan menerapkan rezim pajak digital yang baru, sama atau serupa dengan proposal yang diusulkan Komisi Eropa.

“Jenis pajak ini diskriminatif. Mereka menargetkan perusahaan multinasional berbasis di AS. Mereka kemungkinan akan memunculkan pajak berganda (double taxation),” tegasnya.

Negara-negara UE ini, menurutnya, akan menciptakan penghalang perdagangan trans-Atlantik baru. Efek dari langkah ini akan datang tepat saat AS dan UE menuju negosiasi untuk perjanjian perdagangan baru. Pada Oktober lalu, Ketua Komite Keuangan sebelumnya bersama

Pada Oktober 2018, Orrin Hatch dan Ron Wyden, sebagai Ketua dan Anggota Senior Komite Keuangan Senat AS saat itu telah mengirim surat kepada Presiden Dewan dan Komisi Eropa. Mereka menyatakan keprihatinan tentang DST yang tidak terbatas dan cenderung diskriminatif. Mereka meminta UE meninggalkan proposal dan meminta penundaan segala jenis pajak layanan digital serupa.

Chuck dan Wyden pun mengirim surat kepada Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin untuk memperkuat kekhawatiran itu. Mereka mendorong Departemen Keuangan AS untuk tetap terlibat erat dalam negosiasi OECD. Senat, sambungnya, mendesak Departemen Keuangan AS agar mendorong perwakilan negara di OECD untuk meninggalkan langkah sepihak dan bekerja sama mencapai konsensus.

Anggota OECD, lanjutnya selama bertahun-tahun telah mengakui adanya tantangan pajak dalam digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi mengambil peran penting dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD. Hal tersebut juga mendominasiinterim report 2018 tentang tantangan pajak digitalisasi ekonomi yang lebih luas.

Pekan lalu, OECD juga telah merilis Policy Note yang mencakup timeline untuk mencapai kesepakatan multilateral. Dalam Policy Note tersebut, ada mandat untuk menjabarkan program kerja yang terperinci sehingga dapat disetujui Inclusive Framework pada pertemuan Mei 2019. Hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan G20 pada Juni 2019 sehingga dapat mendapat solusi pada 2020.

“Tidak ada hasil yang baik untuk negara-negara yang mengenakan pajak. Tidak ada hasil yang baik untuk negara-negara yang perusahaannya menjadi subjek pajak terutama AS,” tegas Chuck Grassley.

Menurut dia, negara-negara lain seharusnya tidak memandang partisipasi AS dalam pembahasan hanya sebagai taktik akademis ataupun upaya penundaan. Apalagi, AS telah mengambil beberapa tindakan terhadap inisiatif multilateral seperti proyek BEPS. Adanya batasan pengurangan bunga dan anti-hybrid rules, paparnya, menjadi contoh implementasi proyek BEPS yang sudah diberlakukan di AS. (kaw)