PELAPORAN SPT TAHUNAN

Soal Mengisi SPT, Begini Pengakuan Dirjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Maret 2018 | 08:58 WIB
Soal Mengisi SPT, Begini Pengakuan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Sudah jadi agenda rutin bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan kepada Ditjen Pajak. Namun, tidak sedikit yang kebingungan dalam mengisi formulir SPT.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan tidak menyangkal hal tersebut. Kesulitan itu biasanya memang terjadi terutama saat periode penyampaian SPT tahunan. Bukan hanya masyarakat umum saja yang mengalami kesulitan, hal serupa dialami juga oleh petugas pajak.

"Pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak bukan suatu hal mudah untuk dilakukan bahkan bagi pegawai Ditjen pajak itu kesulitan juga untuk isi SPT nya. Dan saya mengalami sendiri, saya jarang isi SPT sendiri dan sering suruh orang untuk isi," katanya di acara penandatangan kerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Rabu (28/2).

Baca Juga:
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Oleh karena itu, konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya skema bisnis dibutuhkan konsultan untuk menjaga kepatuhan pajak pelaku usaha.

"Apalagi korporasi dan jenis transaksi lainnya semakin rumit. Sehingga peran konsultan pajak sangat membantu meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, dalam kerja sama antara Ditjen Pajak dan IKPI ini akan berlaku untuk lima tahun. Terdapat 8 poin penting yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Antara lain penyediaan narasumber untuk pendidikan formal, sosialisasi ketentuan perundang-undangan perpajakan, memberikan pelayanan informasi dan bimbingan perpajakan.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Kemudian Ditjen Pajak menjadi narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi, kerja sama dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, pembentukan forum komunikasi dan penunjukan penghubung antara kedua belah pihak. Serta terakhir mengadakan pertemuan rutin antara Ditjen Pajak dan IKPI.

Adapun maksud dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, diharapkan melalui kerja sama ini dapat memberikan pelayanan prima dan berdampak positif pada jumlah penerimaan pajak ke kas negara.

"Jadi ujungnya adalah untuk melayani wajib pajak karena tidak mudah memahami perpajakan sehingga perlu konsultan pajak untuk membantu menjelaskan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan," tandas Robert. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%