KEBIJAKAN ANGGARAN

Soal Laporan APBN 2016, Ini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Juli 2017 | 17:02 WIB
Soal Laporan APBN 2016, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyampaikan tanggapan kepada DPR mengenai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2016. Dalam penyampaian itu, pemerintah menilai adanya perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN terutama sisi pendapatan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN tahun 2016 untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan atau sustainable, sehat dan efektif.

"Konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan agar lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati atau prudent," ungkapnya melalui akun resmi instagramnya, Selasa (18/7).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Adapun, Mantan Direktur Bank Dunia tersebut pun menegaskan pemerintah juga berupaya untuk lebih bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia, dan menjaga utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, pada 2016, Pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai target-target pembangunan, antara lain:

  1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%.
  2. Pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun.
  3. Gini Ratio membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397.
  4. Tingkat inflasi mencapai 3,02% menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.
  5. Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%.
  6. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.
  7. Nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?