KEBIJAKAN ANGGARAN

Soal Laporan APBN 2016, Ini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Juli 2017 | 17:02 WIB
Soal Laporan APBN 2016, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyampaikan tanggapan kepada DPR mengenai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2016. Dalam penyampaian itu, pemerintah menilai adanya perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN terutama sisi pendapatan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN tahun 2016 untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan atau sustainable, sehat dan efektif.

"Konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan agar lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati atau prudent," ungkapnya melalui akun resmi instagramnya, Selasa (18/7).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Adapun, Mantan Direktur Bank Dunia tersebut pun menegaskan pemerintah juga berupaya untuk lebih bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia, dan menjaga utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, pada 2016, Pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai target-target pembangunan, antara lain:

  1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%.
  2. Pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun.
  3. Gini Ratio membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397.
  4. Tingkat inflasi mencapai 3,02% menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.
  5. Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%.
  6. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.
  7. Nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI