Soal Konsensus Pajak Digital Global, AS Mulai Kompromi

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden mencabut usulan safe harbour approach dalam proposal pajak digital Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yakni Pillar 1: Unified Approach.

Komitmen untuk tidak mengusung safe harbour approach dalam pelaksanaan Pillar 1 disampaikan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada kementerian keuangan negara mitra pada pertemuan G-20.

"Yellen mengatakan AS berkomitmen untuk terlibat dalam pembahasan proposal Pillar 1 OECD dan AS sudah tidak mengusung safe harbour approach pada Pillar 1," kata pejabat Kementerian Keuangan AS seperti dilansir mnetax.com, dikutip Rabu (3/3/2021).

Untuk diketahui, pencapaian konsensus atas proposal Pillar 1 pada tahun-tahun sebelumnya cenderung terhambat akibat safe harbour approach yang diusulkan oleh AS pada masa pemerintahan Donald Trump.

Bila safe harbour approach diterapkan, skema pajak digital pada proposal Pillar bukanlah skema pajak yang wajib dipatuhi oleh korporasi digital. Perusahaan dapat serta merta memilih keluar (opt out) dari skema pajak digital pada proposal Pillar 1.

Pernyataan Yellen pun memberikan angin segar atas prospek tercapainya kesepakatan dari negara-negara Inclusive Framework atas proposal Pillar 1.

Pada surat yang ditulis oleh Yellen kepada seluruh negara mitra anggota G20, Yellen mengungkapkan komitmennya untuk mencapai suatu kompromi demi memuluskan tercapainya konsensus atas proposal Pillar 1.

Tak hanya Pillar 1, Yellen mengungkapkan komitmennya untuk mendukung tercapainya konsensus atas proposal Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) guna mengatasi tantangan perpajakan atas korporasi.

"Perubahan ekonomi global menimbulkan tantangan pada aspek perpajakan atas korporasi. AS berkomitmen melanjutkan pembahasan kedua pilar melalui Inclusive Framework, menyelesaikan ketidaksepakatan yang ada, dan mencari solusi yang adil dan bijak," tulis Yellen. (rig)