Soal Kenaikan Tarif Pajak, Biden Tak Sejalan dengan Demokrat

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dikabarkan tidak sepenuhnya menyetujui proposal kenaikan tarif pajak yang diusung oleh Presiden Joe Biden.

Partai Demokrat dikabarkan mengusulkan kenaikan tarif pajak korporasi dari yang saat ini sebesar 21% menjadi hanya sebesar 26,5%. Skema tersebut berbeda dengan yang diusung Presiden Biden, yakni kenaikan hingga 28%.

Para anggota dewan dari Partai Demokrat juga dikabarkan hanya menyepakati kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi sebesar 25%, jauh di bawah usulan Biden yang mengusulkan kenaikan tarif hingga hampir 2 kali lipat menjadi 39,6%.

"Partai Demokrat juga mempertimbangkan kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6% serta mengenakan pajak tambahan sebesar 3% atas penghasilan di atas US$5 juta," tulis thehill.com mengutip pejabat yang mengetahui masalah ini, Senin (13/9/2021).

Selain sejumlah kenaikan tarif tersebut, Partai Demokrat juga mengusulkan pembatasan atas pengurangan penghasilan kena pajak nonkorporasi, perubahan atas ketentuan pajak warisan, kenaikan tarif pajak rokok, dan pajak minimum atas penghasilan luar negeri yang diperoleh korporasi.

Melalui seluruh kebijakan tersebut, AS diperkirakan bisa memperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar US$2,9 triliun. Adapun House Ways and Means Committee dijadwalkan akan segera memublikasikan naskah legislatif kebijakan pajak secara formal dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, Biden amat membutuhkan dukungan penuh dari partainya agar rencana belanja dan kenaikan pajak yang direncanakannya dapat diimplementasikan. Pasalnya, Partai Demokrat tak sepenuhnya menguasai kursi di parlemen.

Pada Senat, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 kursi dari 100 kursi yang tersedia. Pada House of Representative, Partai Demokrat hanya menguasai 220 kursi dari 435 kursi yang tersedia, sedangkan Partai Republik menguasai 212 kursi. (sap)