KTT G20 CHINA

Soal Kasus Pajak Apple, Ini Tanggapan Obama

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 September 2016 | 20:30 WIB
Soal Kasus Pajak Apple, Ini Tanggapan Obama

Presiden AS Barack Obama (Foto: thedailybeast.com)

HUANGZHOU, DDTCNews – Dalam KTT G20 yang telah diselenggarakan di Huangzhou, China, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyinggung tindakan Uni Eropa yang telah melakukan investigasi pajak terhadap salah satu perusahaan multinasional AS, Apple. Ini adalah kali pertama Obama berbicara terkait keputusan Uni Eropa tersebut.

Barack Obama meminta semua negara baik negara berkembang maupun sedang berkembang sebagai negara sumber penghasilan untuk segera menghentikan tindakan di bidang perpajakan yang mungkin merugikan negara domisili.

“Selalu ada hal berbahaya jika kita bertindak dalam kaidah internasional. Tindakan apapun dapat berdampak pada kemampuan negara lainnya, dalam hal ini negara domisili, dalam memajaki perusahaan yang sama,” ujarnya, kemarin (5/9) tanpa menyebutkan nama Uni Eropa secara langsung.

Baca Juga:
Konsensus Pilar 1 Tak Kunjung Tercapai, Italia Usulkan DST se-Eropa

Meskipun begitu, Obama mengatakan dirinya tidak akan membawa masalah Apple tersebut secara khusus dalam forum KTT G20 bersama dengan pimpinan negara lainnya. Ia tidak mau membawa masalah pribadi sebuah perusahaan ke dalam forum, meskipun hal tersebut telah menjadi rahasia publik.

Sebagai catatan, Uni Eropa telah merilis hasil investigasinya terhadap Apple dan meminta perusahaan tersebut membayar jutaan euro kepada Uni Eropa atas pajak yang belum dibayar. (Baca: Hasil Investigasi Skandal Pajak Irlandia-Apple Dirilis)

Keputusan Apple membayar kepada Uni Eropa atau tidak akan sangat memengaruhi penerimaan pajak AS dari raksasa multinasional tersebut. Pasalnya, jika Apple membayar kepada Uni Eropa, AS hanya mendapat ‘sisa’ dari yang seharusnya menjadi hak mereka.

Dalam kesempatan yang sama, seperti dilansir Bloomberg, Obama juga mengusulkan perlunya penghentian skema penghindaran pajak dengan memindahkan kantor pusat ke luar negeri untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN