STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB
Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

PEMBICARAAN mengenai tarif pajak, termasuk PPN, Eropa mendadak turut muncul dalam diskursus rencana kenaikan tarif PPN Indonesia dari 11% menjadi 12%. Sejumlah warganet di media sosial X juga turut membahas mengenai tingginya tarif PPN di Eropa dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebelum melihat data perbandingan tarif, faktanya, PPN memang pertama kali diterapkan di Kawasan Eropa. PPN pertama kali diimplementasikan di Prancis pada1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan.

Pada 1954, Prancis kemudian mengubah pengenaan PPN menjadi pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi. Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang menerapkan PPN pada 1980-an dan sesudahnya.

Sejarah, konsep, dan studi komparasi PPN itu telah diulas Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi serta Senior Manager of DDTC Consulting Khisi Armaya Dhora dalam buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai pada 2020. Publik dapat membaca versi buku elektroniknya (e-book) melalui platform Perpajakan DDTC.

Pada praktiknya, sebagian besar negara menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan pajak penjualan.

Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia.

Terkait dengan perbandingan tarif PPN, DDTC telah mengolah data terbaru dari IBFD Country Tax Guides (ketersediaan data atau informasi pada 22 November 2024). Sebelumnya, telah diuraikan data perbandingan dengan negara-negara Asia.

Dalam artikel ini akan ditampilkan data posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa, tanpa dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya di luar tarif PPN. Jika dibandingkan dengan 27 negara Uni Eropa, tarif PPN Indonesia saat ini (11%) menempati posisi terendah.

Menariknya, meskipun tarif dinaikkan menjadi 12%, Indonesia masih di posisi paling rendah. Hal ini dikarenakan tarif PPN terendah di Uni Eropa, tepatnya Luksemburg, sudah sebesar 17%. Artinya, selisih (gap) yang terjadi dengan tarif PPN di Indonesia cukup jauh.

Adapun tarif tertinggi dari PPN di Kawasan Uni Eropa ini sebesar 27%, yakni di Hongaria. Sebanyak 16 negara mempunyai tarif PPN berkisar antara 20% hingga 23%. Adapun rata-rata tarif PPN pada 27 negara Uni Eropa ini adalah sebesar 21%. Berikut datanya.


Dengan melihat data perbandingan tarif PPN Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean ataupun Asia serta di Uni Eropa, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%?

Sampaikan pendapat Anda melalui kanal Debat Pajak DDTCNews pada artikel PPN 12%, Setuju atau Tidak? Tulis Komentar Anda, Hadiahnya Buku DDTC. Sebanyak 6 pembaca DDTCNews yang terpilih untuk mendapatkan buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional.

Buku ini merupakan cetakan kedua. Sebanyak 1.000 buku cetakan pertama April 2024 telah diterima banyak pihak, termasuk pemerintah, anggota DPR, pelaku usaha, karyawan swasta, konsultan pajak, akademisi, hingga mahasiswa.

Buku ini ditulis oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama dengan Tax Expert, CEO Office DDTC Atika Ritmelina Marhani. Buku ini sangat penting sebagai bekal awal setiap orang yang ingin berkecimpung atau mendalami dunia pajak. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa

Kamis, 23 Januari 2025 | 08:35 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Faktur yang Ditandatangani Melonjak, Kapasitas Unggah Coretax Naik

Rabu, 22 Januari 2025 | 11:33 WIB CORETAX SYSTEM

Tak Ada Sanksi Atas Keterlambatan Akibat Coretax, Aturan Disiapkan

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan