Singgung Soal Pajak, Sri Mulyani Ajak Pengusaha AS Berinvestasi

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para pengusaha Amerika Serikat (AS) untuk berinvestasi di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan investasi paling menarik setelah pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Melalui beleid tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi para investor menanamkan modalnya, termasuk dari sisi perpajakan.

"Saya ingin mengajak Anda semua dari AmCham Indonesia untuk bekerja sama memulihkan [perekonomian]," katanya dalam acara The 8th US-Indonesia Investment Summit, Selasa (8/12/2020).

Sri Mulyani mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mempercepat proses deregulasi di Indonesia untuk mengundang investasi sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru untuk masyarakat. Kemudahan itu mencakup sisi perizinan berusaha, perpajakan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, hingga dukungan riset dan inovasi.

Pada klaster perpajakan saja, Sri Mulyani menyebut ada beberapa perubahan, misalnya mengenai sanksi administrasi dengan bunga 2% per bulan menjadi sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan. Kemudian, pemerintah memperjelas definisi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN) sehingga lebih memberikan kepastian hukum.

Selain itu, pemerintah juga mengubah rezim pajak warga negara asing (WNA) berkeahlian khusus serta membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen.

Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai instrumen fiskalnya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional bersama dengan otoritas moneter, kementerian lain, dan pemerintah daerah. Menurutnya, semua level pemerintah memiliki komitmen yang sama agar iklim usaha Indonesia makin kompetitif.

"Kami akan terus melanjutkan upaya pemulihan agar berkelanjutan dan kuat melalui pelaksanaan berbagai instrumen," ujarnya.

Wakil Presiden Senior Kamar Dagang AS untuk Asia Charles Freeman mengatakan pengusaha AS juga melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang potensial karena memiliki populasi yang besar. Namun, dia menyebut pemerintah tetap perlu memperbaiki beberapa aspek agar menarik bagi investor AS.

"Potensi ekonomi dari kerja sama AS-Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui upaya berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan, melindungi inovasi, mendorong transparansi peraturan, dan meningkatkan reformasi struktural," katanya. (kaw)