Simak, Sri Mulyani Paparkan Sederet Insentif Industri Mobil Listrik

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha otomotif untuk menikmati insentif fiskal. Sederet fasilitas bisa dimanfaatkan sepanjang berkaitan dengan pengembangan industri otomotif ramah lingkungan dan berorientasi ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif yang berlaku saat ini sangat terbuka untuk diakses oleh manufakur otomotif. Pertama, insentif tax holiday yang bisa dinikmati oleh manufaktur yang mengembangkan mobil listrik di Tanah Air.

“Tax holiday diberikan untuk industri mobil listrik yang terintegrasi dengan industri baterainya,” katanya dalam Gaikindo International Automotive Conference, Rabu (24/7/2019).

Kedua, fasilitas tax allowance diberikan untuk pelaku usaha di sektor suku cadang dan aksesoris kendaraan. Insentif ini juga berlaku untuk komponen kendaraan bermotor lainnya di Indonesia.

Ketiga, fasilitas bea masuk yang ditanggung pemerintah. Insentif ini berlaku untuk sektor kendaraan listrik yang melakukan impor bahan baku dalam rangka proses produksi di dalam negeri. Keempat, akses untuk fasilitas pabean lain yakni, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diberikan untuk manufaktur yang orientasi produksinya digunakan di pasar internasional.

Kelima, fasilitas super tax deduction untuk manufaktur yang melakukan kegiatan vokasi dan riset. Super tax deduction diberikan 200% untuk vokasi dan 300% untuk kegiatan riset untuk menghasilkan inovasi baru.

“Selain itu, insentif nonfiskal juga diberikan berupa dukungan infrastruktur untuk pengisian listrik umum atau Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Kebijakan ini untuk membuat industri otomotif berbasis listrik semakin kompetitif,” paparnya.

Sederet insentif tersebut akan bertambah dalam bulan ini dengan diluncurkannya dua kebijakan baru yakni peraturan presiden (Perpres) terkait pengembangan mobil listrik dan revisi atas peraturan pemerintah (PP) terkait skema pemajakan untuk kendaraan bermotor.

Pengelompokan kendaraan nantinya tidaknya berdasarkan kapasitas mesin. Beban pajak dihitung atas klasifikasi yang berdasarkan mobil penumpang, komersial, dan kendaraan listrik (seperti hybrid, mild hybrid, PHEV, BEV, sertaflexy engine).

Dari sisi kapasitas mesin, pemerintah hanya mengelompokkan dalam tiga bagian yakni di bawah 3.000 cc, 3.000 cc hingga 4.000 cc, dan di atas 4.000 cc.

“Prinsip pemajakannya mulai dari 15% hingga 75% tergantung dari emisinya juga. Jadi ini kombinasi tipe, programnya, kapasitas cc-nya dan emisinya,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (kaw)