KEBIJAKAN FISKAL

Sepakat! Ini Acuan Penyusunan RAPBN 2020

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Juli 2019 | 14:50 WIB
Sepakat! Ini Acuan Penyusunan RAPBN 2020

Ilustrasi KEM PPKF 2020.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati postur makro fiskal tahun depan yang akan menjadi acuan penyusunan RAPBN 2020.

Anggota Banggar DPR John Kenedy Aziz mengatakan postur pendapatan negara 2020 disepakati sebesar 12,6% -13,72% terhadap PDB. Rentang ini lebih rendah dibandingkan usulan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 12,7% - 13,9% terhadap PDB.

“Pada 2020, rasio perpajakan diupayakan dapat mencapai 10,57% - 11,8% terhadap PDB,” katanya di ruang rapat Banggar DPR, Senin (8/7/2019).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Target tersebut seharusnya bisa dicapai dengan tiga pendekatan kebijakan.

Pertama, memberikan insentif fiskal untuk menggenjot daya saing dan investasi. Fasilitas fiskal tersebut diberikan untuk mendorong sektor usaha yang berorientasi ekspor dan terciptanya hilirisasi industri.

“Insentif perpajakan diberikan melalui perluasan tax holiday dan investment allowance pada industri dan kawasan tertentu,” paparnya.

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Kedua, mencapai target tax ratio dengan optimalisasi penerimaan. Perbaikan administrasi akan dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sebagai motor utama penerimaan perpajakan. Kerja sama dengan pemerintah daerah juga akan digalakan tahun depan untuk mengamankan penerimaan.

Ketiga, mengimplementasikan secara penuh kerangka kerja internasional. Pertukaran informasi keuangan antarnegara dalam bentuk automatic exchange of information (AEoI) akan diharmonisasikan dengan aturan domestik agar efektif dalam mengoptimalkan penerimaan.

“Langkah ketiga adalah dengan menyelaraskan peraturan dengan kesepakatan internasional dengan implementasi AEoI, EoI on request, dan Country by Country reporting," paparnya. (kaw)

Berikut Postur Makro Fiskal 2020 (% PDB)

  1. Pendapatan Negara : 12,60—13,72
  • Penerimaan Perpajakan : 10,57—11,18
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak : 1,98—2,47
  • Penerimaan Hibah : 0,05—0,07
  1. Belanja Negara : 14.35—15,24
  • Belanja Pemerintah Pusat : 9,59—10,04
  • Transfer ke Daerah & Dana Desa : 4,76—5,20
  1. Keseimbangan Primer : 0.00—0,23
  2. Surplus/(Defisit) : (1.75)—(1,52)
  3. Pembiayaan : 1,75—1,52
  • SBN Neto : 2.1—2,4
  • Investasi : (0,3)—(0,5)
  • Rasio Utang : 30,1—29,4

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Jumat, 13 Desember 2024 | 14:45 WIB PMK 93/2024

Kemenkeu Akan Kembangkan Platform Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Rabu, 11 Desember 2024 | 18:25 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Barang dan Kebutuhan Pokok Tetap Dibebaskan PPN

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?