FILIPINA

Senator Ini Berencana Usulkan Kembali Pengenaan Pajak Kekayaan

Dian Kurniati | Sabtu, 24 Juni 2023 | 08:30 WIB
Senator Ini Berencana Usulkan Kembali Pengenaan Pajak Kekayaan

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Ketua Komite Keuangan Senat Filipina Sherwin Gatchalian menyatakan bakal mengajukan kembali usulan pengenaan pajak kekayaan.

Gatchalian mengatakan penerapan pajak kekayaan memang akan lebih rumit dari yang diperkirakan. Meski demikian, dia bakal terus mengupayakan pengenaan jenis pajak tersebut demi meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak.

"Secara pribadi saya akan mengejar itu [pengenaan pajak kekayaan], tetapi berdasarkan penelitian kebijakan itu tidak sesederhana yang kami pikirkan," katanya, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Gatchalian mengatakan sempat mengusulkan pengenaan pajak kekayaan untuk kelompok yang tergolong sangat kaya di Filipina. Namun, usulan pajak kekayaan belum pernah dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan senat atau DPR.

Dia menjelaskan pengenaan pajak kekayaan memang tidak pernah mudah. Salah satu tantangannya, bagaimana negara dapat memastikan wajib pajak kaya mendeklarasikan asetnya secara benar sehingga kebijakannya dapat optimal.

Di DPR, Ketua Komite Keuangan Joey Salceda juga telah mengusulkan kenaikan tarif dan perluasan objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Usulan ini utamanya menyasar barang mewah nonesensial yang banyak dikonsumsi kelompok kaya seperti mobil, pakaian, dan tas mewah.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Tujuan kenaikan tarif dan perluasan objek PPnBM ini sama dengan pajak kekayaan, yakni untuk lebih memberikan rasa keadilan di antara masyarakat. Apalagi, barang-barang mewah ternyata tetap diminati masyarakat meski harganya mahal.

Gatchalian menyebut terus melakukan kajian mengenai pajak kekayaan. Dia berharap dapat menemukan skema pajak yang efektif mendorong kelompok kaya membayar pajak lebih besar.

"Kami terbuka dengan usulan Salceda, tetapi kami juga ingin mengajukan versi kami sendiri. Kami harus bekerja sama karena merumuskan kebijakan pajak harus dilakukan bersama antara DPR dan senat," ujarnya dilansir philstar.com.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Lembaga penelitian IBON Foundation berpendapatan usulan kenaikan tarif dan perluasan objek PPnBM tidak dapat disamakan dengan pajak kekayaan.

Menurut analisis, kebijakan kenaikan tarif dan perluasan objek PPnBM dapat menambah penerimaan negara senilai PHP12,4 miliar atau sekitar Rp3,33 triliun apabila dikenakan atas pembelian barang mewah seperti perhiasan, tas, anggur, karya seni, mobil, jet pribadi, dan hunian mewah.

Sementara untuk pajak kekayaan, estimasi IBON dapat mendatangkan tambahan penerimaan negara senilai PHP468,8 miliar atau Rp126,14 triliun per tahun. Angka ini didasarkan pada potensi pajak yang dibayarkan oleh hampir 3.000 miliarder di Filipina, dengan kekayaan total mencapai PHP8,2 triliun atau Rp2.206,37 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI