BERITA PAJAK HARI INI

Sektor Manufaktur Setor Pajak Tertinggi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 April 2018 | 09:07 WIB
Sektor Manufaktur Setor Pajak Tertinggi

JAKARTA, DDTCNews – Kabar mengenai pertumbuhan penerimaan pajak masih mewarnai media nasional pagi ini, Rabu (18/4). Kabarnya, penerimaan pajak dari sektor manufaktur terus menunjukkan pertumbuhan. Pemerintah optimis perbaikan itu mengonfirmasi kontribusi manufaktur dalam perekonomian juga semakin membaik.

Kabar lain yang kembali menghiasi media pagi ini yakni mengenai pengelolaan APBN 2018 selama kuartal pertama mencatatkan kelebihan pembiayaan sebesar Rp64 triliun. Berdasarkan angka itu, uang yang diperoleh dari hasil utang belum dibelanjakan secara optimal.

Selain itu, kabar selanjutnya datang dari Ditjen Perimbangan Kemenkeu yang mencatat penyaluran dana desa sampai ke rekening kas desa (RKD) baru mencapai Rp2,1 triliun. Dari total pagu Rp60 triliun, penyaluran dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) baru mencapai Rp12,23 triliun atau 20,4% dari total pagu.

Baca Juga:
Kumpulkan Rp32,65 Triliun, DJP Kalselteng Penuhi Target Pajak 2024

Berikut ringkasannya:

  • Manufaktur Setor Pajak Sektoral Tertinggi: Penerimaan pajak sektor manufaktur pada kuartal pertama 2018 mencapai Rp63,91 triliun atau 16,72% dibanding periode sama tahun 2017. Kontribusi sektor ini mencapai 28,1% terhadap penerimaan pajak kuartal pertama 2018 atau menjadi yang tertinggi dibanding sektor lain.
  • Pemerintah Klaim Silpa Rp64 Triliun Relatif Tidak Besar: Per akhir Maret 2018, defisit anggaran tahun berjalan 2018 tercatat Rp85,7 triliun, sedangkan penerimaan pembiayaan Rp149,7 triliun, sehingga terjadi Silpa Rp64 triliun. Meski begitu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan Silpa sepanjang kuartal pertama 2018 relatif tidak besar. Menurutnya Silpa tahun ini lebih dikontribusi oleh penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meningkat.
  • APBDes Terlambat, Transfer Dana Desa Terhambat: Dirjen Perimbangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan rendahnya realisasi penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD disebabkan antara lain desa yang terlambat menetapkan APBDes sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD. Padahal pemerintah telah melakukan workshop tata cara penghitungan dan pengalokasian dana desa per desa dengan mengundang 434 daerah penerima dana desa.
  • Setoran Bea Cukai Tertinggi Selama 3 Tahun: Realisasi penerimaan Ditjen Bea dan Cukai pada kuartal pertama 2018 mencapai Rp17,89 triliun atau tumbuh 15,84% dibanding periode sama tahun 2017. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian itu menjadi yang tertinggi sejak 3 tahun belakangan. Peningkatan itu terjadi pada seluruh komponen penerimaan, baik dari bea masuk, bea keluar, maupun cukai.
  • Setoran Pajak Pertambangan Mulai Pulih: Pertumbuhan penerimaan pajak paling impresif terjadi di sektor pertambangan dengan realisasi penerimaan Rp11,78 triliun atau tumbuh 70,88% YoY dibanding tahun sebelumnya yang hanya naik 4,31%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai lonjakan itu terjadi karena harga komoditas dan volume yang mulai meningkat. Meski tumbuh paling tinggi, kontribusi sektor pertambangan ke penerimaan pajak hanya 5,17%.
  • Kemenperin Siapkan Insentif Pajak Supplier Baterai Kendaraan: Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika kebijakan seperti tax allowance, tax holiday, fasilitas tarif bea masuk dan bea masuk ditanggung pemerintah bisa digelontorkan untuk menarik investor asing. Hal ini bertujuan untuk menyambut baik rencana swasta memproduksi baterai untuk kendaraan listrik Indonesia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 12 Januari 2025 | 10:17 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Kumpulkan Rp32,65 Triliun, DJP Kalselteng Penuhi Target Pajak 2024

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Jumat, 10 Januari 2025 | 12:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

Jumat, 10 Januari 2025 | 09:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Permudah Masyarakat Pakai Coretax, Portal Layanan Wajib Pajak Dirilis

BERITA PILIHAN
Minggu, 12 Januari 2025 | 19:15 WIB CORETAX SYSTEM

Elemen Data Tidak Lengkap, DJP: WP Dapat Buat Faktur Pajak Pengganti

Minggu, 12 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Cek NTPN, WP Nanti Bisa Akses Menu Buku Besar di Aplikasi Coretax DJP

Minggu, 12 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Makan Bergizi Gratis, DEN Sebut Program yang Tergolong Progresif

Minggu, 12 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Ada Ultimum Remedium, Pembayaran Denda Cukai 2024 Capai Rp77,61 Miliar

Minggu, 12 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Pemerintah Mulai Susun Peraturan terkait Cukai Minuman Berpemanis

Minggu, 12 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Jepang Siap Bantu Indonesia Sediakan Makan Bergizi Gratis

Minggu, 12 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Istri Gabung NPWP Suami, Pengajuannya Bisa Lewat Coretax

Minggu, 12 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengawasan Perdagangan Kripto Resmi Beralih ke OJK, Ini Kata Mendag

Minggu, 12 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan PMK 81/2024