Sektor Hulu Migas Setor ke Negara Rp5.045 Triliun, Kedua Setelah Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Industri hulu migas nasional telah berkontribusi kepada negara (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) senilai Rp5.045 triliun selama 22 tahun terakhir. Angka itu menjadikan hulu migas menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak.

Tak cuma itu, barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh sektor hulu migas mencapai US$67,7 miliar atau setara dengan Rp621 triliun jika dikonversi dengan kurs saat perolehan aset.

"Industri ini telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian dengan nilai yang sangat besar," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dikutip pada Rabu (17/7/2024).

Dwi menyampaikan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus mencari dan mengembangkan cadangan migas baru. Pemerintah juga berhasil mempertahankan reserves replacement ratio (RRR) di atas 100% selama 6 tahun berturut-turut.

"Ini adalah pengabdian hulu migas untuk memastikan bahwa industri ini akan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang dan mendukung kecukupan energi dimasa depan," kata Dwi.

Industri hulu migas juga terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung industri dalam negeri. Dwi menyampaikan bahwa industri hulu migas terus memberikan prioritas gas untuk kebutuhan domestik.

Sejak 2012, pasokan gas untuk kebutuhan domestik terus meningkat. sekitar 70% pasokan gas diprioritaskan untuk pemenuhan domestik, baru setelah itu kelebihannya di ekspor.

"Pemenuhan kebutuhan gas untuk domestik itu paling utama, jika ada sisa lalu diekspor. Karena itu, kami juga mendorong industri pengguna gas untuk terus meningkatkan kapasitanya," kata Dwi.

SKK Migas dan KKKS juga telah menyelesaikan proyek-proyek besar seperti Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, dan Tangguh Train 3.

Selain itu kegiatan usaha hulu migas, seperti pengeboran dan eksekusi proyek, turut menciptakan multiplier effect bagi industri lain melalui penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang mencapai Rp 76,5 triliun pada tahun 2023 dan penyediaan lapangan kerja untuk 150 ribu pekerja. (sap)