KOTA BANDUNG

Sekarang Bayar PBB Kota Bandung Bisa Pakai Gopay, Sudah Tahu?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB
Sekarang Bayar PBB Kota Bandung Bisa Pakai Gopay, Sudah Tahu?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemkot Bandung, Bank BJB, dan Gojek menjalin kerja sama untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) lewat gawai.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Jawa Barat Iskandar Zulkarnain mengatakan kerja sama pembayaran PBB-P2 dengan Gopay sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami gencar menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengefisiensikan layanan publik dan salah satunya dengan menggandeng Gopay," katanya, dikutip pada Jumat (23/10/2020).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Iskandar menyebut dengan makin beragamnya saluran pembayaran PBB-P2, diharapkan memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak daerah. Selain itu, kerja sama ini juga sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan volume transaksi nontunai dari masyarakat.

Hasil kerja sama dengan Gopay, harapnya, banyak digunakan warga Bandung untuk melunasi tagihan tahunan PBB-P2. Iskandar memastikan pembayaran pajak via aplikasi gawai menjadi sarana paling efektif, terutama pada masa pandemi Covid-19 dengan banyaknya pembatasan sosial.

Iskandar menambahkan kerja sama dengan Gopay ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah di Kota Bandung. Hal tersebut merujuk data Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan PAD bisa naik rata-rata 11% bila pemda memanfaatkan saluran transaksi nontunai dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

District Head Gojek Bandung Raya Cut Emyra Fadhila menyambut baik kerja sama dengan Pemkot Bandung untuk pembayaran pajak daerah. Selain memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, kerja sama ini juga meningkatkan metode transaksi nontunai untuk masyarakat Bandung yang menggunakan Gopay mulai dari membayar biaya transportasi, makanan, hingga pajak.

Adapun cara pembayaran PBB-P2 via Gopay juga sangat mudah. Akses pembayaran pajak dapat dilihat pada pilihan GoTagihan lalu pilih lambang pembayaran PBB. Selanjutnya, ketik nomor tagihan atau SPPT PBB-P2 dan lakukan konfirmasi untuk kemudian membayar dengan saldo Gopay.

"Kami mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik dengan menghadirkan teknologi pembayaran nontunai. Hingga saat ini, sudah ada 12 daerah yang memanfaatkan GoPay dan GoTagihan sebagai opsi pembayaran pajak daerah," imbuhnya, seperti dilansir galamedia.pikiran-rakyat.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 November 2020 | 10:55 WIB

apakah jika sdh membayar lwt gopay atau aplikasi online lainnya perlu mencetak tanda lunas pbb lagi? kalai iya pencetaknnya dimana? atau sdh cukup bukti byr online saja?

29 Oktober 2020 | 15:13 WIB

Praktik yang dilakukan Pemkot Bandung ini. kiranya sangat sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity) dalam penungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan aksesibel akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, yang tentu akhirnya akan semakin meningkatkan pemasukan negara, yang tentu berimplikasi dalam medorong pajak yg berkelanjutan

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra