Sederet Aturan Program Pengungkapan Sukarela yang Bakal Diatur di PMK

JAKARTA, DDTCNews - Pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) harta bersih dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Aturan turunan PPS dalam UU HPP terbagi atas dua kelompok yaitu aturan untuk skema pertama pengungkapan harta peserta tax amnesty dan aturan untuk skema kedua pengungkapan harta yang diperoleh pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dalam peraturan menteri keuangan," tulis Pasal 6 ayat 7 UU HPP, Kamis (14/10/2021).

Selanjutnya, tata cara repatriasi harta di luar negeri pada skema pertama akan diatur melalui ketentuan setingkat PMK. Hal tersebut berlaku juga untuk komitmen dan realisasi investasi pada hilirisasi SDA atau energi terbarukan dan surat berharga negara (SBN).

Tata cara skema dua program pengungkapan harta untuk perolehan 2016-2020 juga akan diatur pada tingkat PMK. Tata cara mengenai pengungkapan harta bersih pada skema kedua PPS juga akan diatur dalam PMK.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara pengalihan harta bersih...investasi harta bersih... dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi, diatur dengan peraturan Menteri keuangan," tulis Pasal 12 ayat (5) UU HPP.

Untuk diketahui, program pengungkapan sukarela harta bersih akan digelar pada pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Secara umum, program ini dibagi menjadi dua skema sesuai dengan usulan awal pemerintah.

Kedua skema yang dimaksud adalah skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty, serta skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020. (rig)