PROVINSI BANTEN

Sedang Pandemi Corona, Razia Pajak Kendaraan Ditiadakan

Muhamad Wildan | Kamis, 02 Juli 2020 | 13:48 WIB
Sedang Pandemi Corona, Razia Pajak Kendaraan Ditiadakan

Ilustrasi sejumlah pengendara sepeda motor terjaring razia petugas. ANTARA FOTO/Rahmad/hp.

SERANG, DDTCNews—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menyebutkan operasi atau razia pajak kendaraan bermotor (PKB) di tengah situasi pandemi Covid-19 ini akan ditiadakan sementara waktu.

“Razia belum boleh, itu sesuai arahan Kapolri. Pokoknya di masa pandemi ini tidak ada atau belum boleh diadakan razia," kata Kepala Bapenda Banten Opar Sohari Opar, dikutip Kamis (2/7/2020).

Meski begitu, lanjut Opar, wajib pajak yang menunggak PKB saat ini masih banyak. Untuk itu, Pemprov mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendorong wajib pajak membayar PKB demi menyokong pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan antara lain pembebasan denda atau pemutihan PKB hingga 31 Agustus. Ada lagi, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pembebasan bea progresif, dan kebijakan lainnya.

Pemprov juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak, termasuk membuka kembali Gerai Samsat. Sayang, Langkah tersebut masih belum optimal mendongkrak kepatuhan.

“Kalau mengirimkan surat sudah beberapa kali, cuma kita ini harusnya sadar. Kondisi begini, banyak yang dirumahkan. Jangankan bayar pajak, buat makan saja susah,” tutur Opar dikutip dari kabar6.

Baca Juga:
Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Di sisi lain, Pemprov Banten sebenarnya sudah menurunkan target PAD tahun ini, terutama dari sektor kendaraan. Tahun ini, PAD ditargetkan menjadi Rp6,1 triliun dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp8,15 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) per 6 Mei 2020, target pendapatan daerah Provinsi Banten mencapai Rp12,6 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan