INSENTIF PAJAK

Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Dian Kurniati | Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) telah menyebabkan kenaikan penjualan rumah dalam bulan pertama pemberlakuannya.

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan insentif PPN rumah DTP untuk mendorong konsumsi kelas menengah sekaligus memulihkan sektor usaha properti di tengah pandemi Covid-19.

Walaupun efeknya belum sekuat insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP, lanjutnya, dampak positif dari insentif PPN rumah DPT sudah mulai terasa.

Baca Juga:
Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

"PPN ditanggung pemerintah telah mengakibatkan kenaikan penjualan rumah di bulan Maret," katanya melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Airlangga mengatakan penjualan rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah pada Maret 2021 naik 10%. Sementara itu, penjualan rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan menengah tumbuh hingga 20%, dan berpenghasilan tinggi naik 10%.

Menurutnya, sektor properti termasuk yang mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Dia pun optimistis masih ada peluang penjualan rumah naik lebih tinggi pada bulan-bulan berikutnya karena insentif akan berlaku hingga Agustus 2021.

Baca Juga:
RI Menang Gugatan Soal CPO di WTO, Menko Airlangga Ungkap Ini

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif PPN atas penyerahan unit rumah tapak dan rumah susun (rusun) DTP untuk untuk mendukung pemulihan sektor properti di tengah pandemi Covid-19.

Pertumbuhan sektor properti tercatat mengalami kontraksi 2,0% pada 2020, bahkan pada sektor konstruksi minus 3,3%. Demikian pula pada jumlah pekerja di sektor properti, yang tercatat 9,1 juta pada akhir 2019, tetapi turun jadi 8,5 juta pada 2020.

Kontraksi sektor properti juga merembet pada industri properti. Kemenperin mencatat 174 industri ikutan pada sektor properti seperti baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga, serta 350 industri kecil yang terkait seperti kasur, sapu, dan alat dapur.

Baca Juga:
September 2024: Insentif PPN Diperpanjang, Simulator Coretax Dirilis

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal untuk pembelian 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 April 2021 | 23:21 WIB

Pemberian insentif PPN DTP Rumah yang telah menyebabkan kenaikan penjualan rumah dalam bulan pertama pemberlakuannya diharapkan dapat terus berdampak positif terhadap industri properti di bulan-bulan berikutnya. Selain pemberian insentif PPN DTP, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk memperluas cakupan penerima subsidi KPR dalam rangka mendorong terjadinya pertumbuhan dalam sektor properti.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Jumat, 17 Januari 2025 | 17:31 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

RI Menang Gugatan Soal CPO di WTO, Menko Airlangga Ungkap Ini

Senin, 30 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

September 2024: Insentif PPN Diperpanjang, Simulator Coretax Dirilis

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China