PEREKONOMIAN INDONESIA

Ruang APBN Terbatas, Jokowi: Investasi Jadi Jangkar Pemulihan Ekonomi

Dian Kurniati | Rabu, 24 November 2021 | 10:49 WIB
Ruang APBN Terbatas, Jokowi: Investasi Jadi Jangkar Pemulihan Ekonomi

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai investasi menjadi jangkar yang penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan peran investasi terhadap perekonomian harus diperkuat karena kemampuan APBN yang terbatas. Menurutnya, upaya penurunan defisit APBN ke bawah 3% juga berpotensi menimbulkan guncangan atau syok pada perekonomian.

"Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena APBN semua negara juga sama, berat, defisit semua," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga:
Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Jokowi mengatakan upaya pemulihan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Dalam hal ini, dia meminta Kementerian Investasi dan pemerintah daerah mendorong realisasi investasi agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera terasa.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi sehingga semua negara menggunakan APBN sebagai instrumen countercyclical. Dia memperkirakan akan ada dana puluhan ribu triliun rupiah yang direm secara bersamaan ketika negara-negara di dunia kompak ingin menurunkan defisitnya.

"Ini juga menakutkan tapi belum ada kalkulasinya," ujarnya.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Jokowi mengaku senang ketika semua kementerian/lembaga dan pemda saling berlomba memperbaiki kualitas pelayanan investasinya. Sayangnya, kualitas pelayanan yang baik juga tidak menjamin investor mau datang dan menanamkan modal ke suatu daerah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemda terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua investor, baik yang kecil, sedang, maupun besar. Selain itu, dia berharap investasi yang datang juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri.

"Tidak bisa lagi ekspor bahan mentah. Giring investor untuk membuat barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha