RPP Pajak & Retribusi Daerah Ditargetkan Rampung Disusun November

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengaku akan menyelesaikan penyusunan RPP tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) dalam waktu dekat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pembahasan panitia antarkementerian (PAK) atas RPP KUPDRD sudah selesai dilaksanakan.

"Target kami di bulan November akan selesai, mengenai substansinya ini banyak hal-hal yang sebetulnya ada di dalam ketentuan yang lama tapi detailnya banyak yang kita sempurnakan," ujar Prima, Jumat (21/10/2022).

Kehadiran KUPDRD diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas pemda dalam memungut pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk diketahui RPP KUPDRD adalah peraturan yang disusun guna melaksanakan ketentuan-ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022. Meski demikian, ketentuan pajak daerah dalam UU HKPD baru berlaku pada 5 Januari 2024. Adapun ketentuan PKB, BBNKB, pajak MBLB, dan opsen atas ketiga jenis pajak tersebut baru berlaku pada 5 Januari 2025.

Dengan demikian, pemda bersama DPRD memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perda sesuai dengan tenggat waktu tersebut. Bila tidak, pemungutan pajak di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UU HKPD.

Guna membantu pemda menyusun perda sesuai dengan UU HKPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengaku telah menyiapkan template raperda pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun raperda.

"Template sudah mengacu pada draf RPP yang saat ini sedang dalam pembahasan, mudah-mudahan segera dikeluarkan. Kalau ada bedanya saya yakin tidak terlalu jauh bedanya," ujar Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Komaedi. (sap)