Revisi Renstra Kemenkeu, Layanan SDM Diintegrasikan dalam Cloud System

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memodernisasi layanan sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya melalui transformasi digital, termasuk melakukan integrasi dengan big data dalam sistem komputasi awan atau cloud system.

Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 87/2021 menyatakan modernisasi diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan SDM di era digital. Menurutnya, modernisasi dilakukan melalui simplifikasi proses bisnis dan otomasi layanan SDM berbasis digital.

"Sehingga layanan SDM dapat diakses secara mudah, cepat, dan paperless," bunyi lampiran PMK 87/2021, dikutip pada Jumat (17/7/2021).

Sri Mulyani menerbitkan PMK 87/2021 untuk merevisi PMK 77/2020 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024. Melalui revisi tersebut, dia menambahkan langkah modernisasi dan integrasi layanan SDM yang akan dilakukan di kementeriannya.

Semula, hanya ada 6 upaya modernisasi SDM Kemenkeu. Kini, upayanya telah bertambah menjadi 9. Penambahan langkah modernisasi tersebut meliputi integrasi dan implementasi dosir elektronik berbasis QR Code, penguatan data analitik untuk mendukung Decision Support System (DSS), serta integrasi dengan big data dalam cloud system.

Selain itu, PMK 87/2021 juga memuat rencana optimalisasi program Leaders Factory lulusan PKN STAN sesuai dengan perubahan kualifikasi kebutuhan SDM lembaga/instansi pengguna.

Kemenkeu berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, salah satunya dengan mengoptimalkan penempatan lulusan PKN STAN pada jabatan/unit pengelolaan keuangan di instansi pusat dan daerah.

Sejumlah langkah yang disiapkan yakni penghitungan kebutuhan SDM keuangan negara pada instansi pusat dan daerah, pemetaan kualifikasi kompetensi SDM, penyesuaian program pendidikan dan kurikulum, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja lulusan PKN STAN.

Secara umum, Renstra Kemenkeu 2020-2024 memuat rencana pengurangan jumlah pegawai secara bertahap atau kebijakan negative growth sejak tahun lalu hingga 2024. Kemenkeu memproyeksikan pada 2024 hanya akan ada 79.209 aparatur sipil negara (ASN), lebih kecil dari jumlah ASN pada 2020 sebanyak 81.971 orang.

Proyeksi kebutuhan SDM pada PMK 87/2021 tersebut berubah dari PMK 77/2020. Pada PMK 77/2020, proyeksi ASN Kemenkeu pada 2024 hanya 75.263 orang. (kaw)