PR 100 Hari Pertama Menteri ESDM: Tumpang Tindih Aturan Migas-Minerba

JAKARTA, DDTCNews - Regulasi yang masih tumpang tindih antarkementerian dan lembaga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 100 hari pertamanya bertugas di bawah Kabinet Merah Putih.

Bahlil mengatakan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritasnya dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Dia mengakui tumpang tindih perizinan menjadi salah satu hambatan bagi investasi. Pada tahapan eksplorasi migas misalnya, tercatat ada lebih 100 izin yang perlu dipenuhi.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batu bara (minerba). Kementerian ESDM, imbuhnya, berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi sehingga tidak 'menyandera' pejabat.

"Tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus di Jakarta.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Pemerintah, katanya, berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun.

"Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus. (sap)