Resmi Jadi PM Inggris, Boris Johnson: Mari Kita Ubah Regulasi Pajak

LONDON, DDTCNews – Setelah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson memberikan pidato pertamanya di Downing Street pada Rabu waktu setempat

Dalam pidatonya, pengganti Theresa May sebagai pemimpin Konservatif ini kembali menekankan upaya untuk meninggalkan Uni Eropa (Brexit) pada 31 Oktober 2019. Selain itu, dia juga menyinggung janji pajaknya.

“Mari kita ubah regulasi pajak untuk memberikan insentif tambahan untuk berinvestasi dalam modal dan penelitian,” Johnson dalam pidatonya, seperti dikutip pada Kamis (25/7/2019).

Berdasarkan janji kampanye, setidaknya terdapat dua rencana besar terkait dengan pajak yang dijanjikan. Pertama, kenaikan ambang batas pajak penghasilan (PPh) dari semula 50.000 pound sterling menjadi 80.000 pound sterling.

Langkah ini akan memangkas tagihan pajak 3 juta pekerja berpenghasilan lebih dari 50.000 pound sterling per tahun. Menurut Resolution Foundation, sebanyak 83% dari keuntungan akan masuk ke 10% rumah tangga teratas.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, Johnson juga ingin meningkatkan batas wajib pajak mulai maupun berhenti membayar National Insurance.National Insurance adalah pajak terpisah yang dibayar oleh pekerja dan perusahaan.

Pajak ini ditujukan untuk mendanai tunjangan negara, seperti National Health Service (NHS). Dengan demikian, di bawah rezim pajak yang baru, pensiunan merupakan pihak yang mendapat manfaat paling besar. Hal Itu dkarenakan pensiunan tidak perlu membayar National Insurance.

Kedua, pemotongan tarif pajak perusahaan. Namun, terkait rencana ini, Johnson belum secara spesifik menyebut besaran pemotongan yang akan dilakukan. Dia mengklaim setiap pemangkasan pajak korporasi justru meningkatkan penerimaan negara.

Tarif pajak korporasi sebeneranya sudah dipangkas dari 28% menjadi 19% pada 2010. Besaran tarif tersebut, rencananya akan dipangkas kembali menjadi 17% pada tahun depan.

Pengurangan 1% pajak perusahaan akan menelan biaya 3,1 miliar pound sterling pada 2022 hingga 2023. Dalam jangka panjang, sebagian dari uang tersebut akan diperoleh kembali dalam wujud investasi tambahan, upah, atau konsumsi.

Berbicara di hadapan kabinet baru pada hari ini, Johnson menegaskan tugas penting terkait komitmennya untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober 2019. Seperti dilansir BBC, Lebih dari setengah kabinet lama Theresa May, termasuk saingan kepemimpinan Jeremy Hunt, mundur atau dipecat. (MG-nor/kaw)