INGGRIS

Reformasi Pajak Pensiun, Pemerintah Susun Beberapa Proposal

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 Juni 2021 | 11:00 WIB
Reformasi Pajak Pensiun, Pemerintah Susun Beberapa Proposal

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (Foto: The Times)

LONDON, DDTCNews – Kementerian Keuangan Inggris dikabarkan tengah menyusul proposal perubahan pajak iuran jaminan sosial sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan penerimaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Laporan The Daily Telegraph menyebutkan Kementerian Keuangan tengah menyusun proposal perubahan pajak iuran jaminan pensiun. Rencananya, beban pajak untuk pembayaran jaminan pensiun bagi pekerja dan pemberi kerja akan dinaikkan tahun ini

"Reformasi pajak pensiun dapat dimasukkan dalam pernyataan fiskal pemerintah pada November 2021," tulis laporan The Daily Telegraph dikutip pada Senin (21/6/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Tiga proposal reformasi pajak pensiun yang disiapkan pemerintah. Pertama, usulan kebijakan memangkas tunjangan pensiun seumur hidup dari £1 juta atau setara dengan Rp19,9 miliar menjadi sekitar £800.000 atau setara Rp15,9 miliar.

Proposal tersebut mencakup beban pajak sebesar 55% jika uang pensiun dicairkan sekaligus atau lump sum. Sementara itu, jika jaminan pensiun dicairkan secara bertahap atau dengan cara lain akan kena pajak sebesar 25%.

Kedua, rencana mengurangi insentif keringanan pajak bagi iuran pensiun. Pemerintah menurunkan tarif diskon pajak dari 40% menjadi 20%. Ketiga, menetapkan jenis pajak baru untuk pembayaran iuran pensiun pegawai yang dilakukan pemberi kerja.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Seperti dilansir independent.co.uk, proposal reformasi pajak pensiun dari Partai Konservatif ini dinilai bertentangan dengan manifesto politik bidang kebijakan fiskal pada 2019.

Kala itu, Partai Konservatif berjanji untuk tidak meningkatkan tarif pajak penghasilan, iuran sosial nasional atau tarif PPN. Mereka juga berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan insentif bagi para pensiunan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan