AUSTRIA

Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 10 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

Ilustrasi.

WINA, DDTCNews - Pemerintah Austria mengumumkan agenda reformasi pajak bakal berlaku efektif pada pertengahan 2022.

Kanselir Sebastian Kurz mengatakan reformasi pajak mengusung tema Eco-Social. Dia menyampaikan desain reformasi mengikuti perubahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jerman melalui penerapan pajak atas emisi karbon.

"Reformasi mengikuti contoh Jerman dengan mengenakan pajak emisi karbondioksida," katanya dikutip pada Senin (4/10/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Kurz memaparkan pajak karbon pada fase awal implementasi ditetapkan sebesar €30 per ton emisi CO2. Beban pajak akan naik bertahap dan akan mencapai angka €55 per ton emisi pada tahun fiskal 2025.

Sementara itu, pemerintah memberikan relaksasi PPh badan dengan penurunan tarif dari 25% menjadi 23%. Penurunan tarif tersebut akan berlaku efektif pada 2024.

Sebagai kompensasi penurunan tarif PPh badan, keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah juga ikut mendapatkan relaksasi pajak. Tunjangan anak naik dari €1.500 per anak menjadi €2.000 per anak.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selanjutnya kredit pajak bagi warga yang tinggal di wilayah perkotaan diberikan senilai €100 per tahun. Sementara itu, warga di perdesaan mendapatkan kredit pajak sejumlah €200 per tahun.

"Kebijakan pajak baru akan menurunkan beban perpajakan bagi kelas pekerja," terangnya.

Kendati begitu, proposal reformasi pajak yang disodorkan koalisi pemerintah langsung mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan hidup. WWF Austria menilai reformasi sebagai bentuk kompromi politik dan minim komitmen pada upaya mengurangi emisi.

"Pajak karbon harus lebih ambisius agar mengurangi emisi secara efektif," terang WWF Austria seperti dikutip dw.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja