Realisasi PBB-P2 Tinggi, 18 Desa Dapat Penghargaan Bupati

BANGKA TENGAH, DDTCNews - Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Algafry Rahman memberikan penghargaan dan hadiah kepada 18 desa/kelurahan yang berhasil mencatatkan pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tertinggi.

Algafry mengatakan penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang telah mendukung pencapaian target PBB-P2. Dia pun berharap penghargaan dan hadiah tersebut dapat mendorong semangat para bupati dan lurah untuk meningkatkan PBB-P2.

"Harapan kami dengan memberikan reward ini, ke depannya mereka termotivasi dan lebih semangat lagi dalam menggerakkan masyarakat dan meningkatkan pendapatan dari PBB di masing-masing wilayah desanya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (27/12/2021).

Algafry mengatakan kepala desa dan lurah memiliki peran besar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB. Menurutnya, para kepala desa dan lurah tersebut biasanya mampu meyakinkan wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB untuk mendukung kemajuan daerah.

Dia menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakanan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Bangka Tengah. Selain itu, uang dari pajak juga dapat dipakai untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

"Dana yang kami ambil dari PBB ini nantinya akan dialokasikan ke pembangunan di daerah-daerah agar lebih baik lagi sehingga dengan membayar pajak maka masyarakat juga hadir dalam pembangunan Bangka Tengah ini," ujarnya.

Algafry menyebut realisasi PBB-P2 di wilayahnya saat ini mencapai Rp8,92 triliun. Penghargaan diberikan kepada desa dan kelurahan yang capaian PBB-P2 di wilayahnya di atas 70%.

Adapun realisasi PBB-P2 tertinggi tercatat di Desa Belilik, Kecamatan Namang, sebesar 188,27% dari target.

Selain kepada para kepala desa dan lurah, Algafry juga menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah yang mendukung penyelesaian piutang pajak daerah bersama Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD). (sap)