PARADISE PAPERS

PWYP: Penghindaran Pajak Itu Kejahatan Moral

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 November 2017 | 16:53 WIB
PWYP: Penghindaran Pajak Itu Kejahatan Moral

JAKARTA, DDTCNews – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah menyebut praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan dengan memiliki perusahaan cangkang di tax havens (suaka pajak) merupakan kejahatan moral.

"Mereka tidak membayar pajak yang bisa digunakan untuk kepentingan publik," kata dia dalam diskusi mengenai Paradise Papers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11).

Pernyataan Maryati menanggapi dokumen keuangan berisi data pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) milik firma hukum firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik. Dokumen yang disebut Paradise Papers itu mencatat sejumlah nama warga Indonesia, termasuk politikus.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Maryati menyatakan kepemilikan perusahaan cangkang di tax havens merupakan hal wajar. Namun praktiknya seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menyembunyikan kekayaan sehingga terhindar dari pajak.

Lebih jauh, dia menilai pemerintah perlu menindaklanjuti Paradise Papers untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak yang sudah patuh. Langkah tersebut juga bisa mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyatakan akan memantau dokumen Paradise Papers. Pemerintah akan memanfaatkan jaringan internasional untuk menelusurinya.

Baca Juga:
WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

Maryati mengatakan hasil penyelidikan tersebut akan sangat dinantikan masyarakat. "Tapi saya rasa sekarang kita sabar menunggu hasilnya sampai dua atau tiga bulan ke depan," ujarnya.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho pun meminta publik bersabar menunggu hasil penelusuran pemerintah. "Ini baru beberapa hari setelah dokumennya dirilis dan Kementerian Keuangan sedang bergerak," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menuturkan tak mudah melacak dokumen Paradise Papers yang jumlahnya banyak sekali. Dia bicara melalui pengalamannya menjadi tim pengawas Century. "Melacak aset Century saja begitu susah," kata dia. (Amu)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Sabtu, 25 Januari 2025 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha