PENINGKATAN EKONOMI

Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Agustus 2016 | 09:53 WIB
Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah Presiden Jokowi membuka silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8), petang. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah dalam menggarap berbagai proyek pembangunan daerah.

Presiden tidak mau BUMN menjadi kontraktor tunggal yang bekerja sendiri tanpa memperhatikan pengusaha yang di daerah lantaran sejatinya ekonomi Indonesia berlandaskan asas gotong-royong.

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN