PENINGKATAN EKONOMI

Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Agustus 2016 | 09:53 WIB
Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah Presiden Jokowi membuka silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8), petang. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah dalam menggarap berbagai proyek pembangunan daerah.

Presiden tidak mau BUMN menjadi kontraktor tunggal yang bekerja sendiri tanpa memperhatikan pengusaha yang di daerah lantaran sejatinya ekonomi Indonesia berlandaskan asas gotong-royong.

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?