PERCEPATAN BELANJA APBN 2020

Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 November 2019 | 14:30 WIB
Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah Presiden Jokowi didampingi Wapres dan Menkeu menyerahkan DIPA 2020 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara.

Presiden menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 kementerian/lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran yang strategis. Sementara, TKDD diserahkan kepada 34 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daearah.

Presiden meminta agar belanja negara baik melalui K/L maupun pemerintah daerah dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

“Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA-DIPA yang sudah diserahkan,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (14/11/2019).

Ketidakpastian ekonomi global, sambung Presiden Jokowi, tengah menghantui hampir semua negara. Dengan kondisi tersebut, belanja APBN diharapkan mampu memberi stimulus pertumbuhan ekonomi dari awal tahun.

Pada tahun depan, belanja negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran senilai Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga dan anggaran senilai Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

“Segera ini dilakukan lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden menekankan agar K/L dan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas belanja, bukan hanya banyak belanja. Dia meminta pimpinan lembaga dan kepala daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan.

“Sekarang meng-collect yang namanya pajak, PNBP, itu bukan sebuah hal yang mudah sehingga berkali-kali saya sampaikan juga memang kita penting collect more, tetapi spend better harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Jika semua menuju ke satu titik prioritas, lanjut dia, pekerjaan akan benar-benar selesai dan menghasilkan stimulus bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur juga memiliki manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dengan diserahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2020, para menteri, pimpinan lembaga, serta para gubernur diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya. Koordinasi diperlukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan APBN/APBD 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari