PR Sri Mulyani untuk DJP: Perluas Pemahaman tentang Meterai Elektronik

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat perlu pemahaman lebih dalam terkait penggunaan dokumen elektronik dan meterai elektronik. Merespons hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menugaskan Ditjen Pajak (DJP) dan Perum Peruri untuk menggencarkan edukasi dan meningkatkan literasi mengenai meterai elektronik.

Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini sebagian masyarakat masih membutuhkan pemahaman yakin dan nyaman ketika menggunakan dokumen elektronik, terlebih karena paperless.

"Ini adalah hari awal di mana saya minta DJP bersama Perum Peruri tidak sekadar meluncurkan meterai elektronik dan kemudian berasumsi masyarakat tahu dan menerima," ujar Sri Mulyani, Jumat (1/10/2021).

Sri Mulyani mengatakan banyak aspek dari sisi edukasi dan dari sisi praktik yang harus dilakukan agar masyarakat yakin dokumen elektronik adalah dokumen yang aman, legal, dan diakui.

"Ini harus terus menerus karena ini adalah proses transformasi. Transformasi membutuhkan berbagai macam edukasi yang telaten dan teliti. Saya harap ini dilakukan oleh teman-teman seluruhnya DJP dan Perum Peruri," ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga meminta DJP dan Perum Peruri untuk memonitor ekses yang timbul akibat penggunaan meterai elektronik. Ekses yang dimaksud menkeu termasuk aspek keamanan dan kerawanan yang berpotensi memunculkan tindak kejahatan.

Secara khusus, Sri Mulyani meminta kepada DJP dan Perum Peruri untuk mengantisipasi munculnya meterai elektronik palsu. "Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kerawanan munculnya hal kriminal harus terus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.

DJP juga perlu melihat implikasi penggunaan meterai elektronik terhadap efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi.

"Jadi tidak melulu berbicara tentang berapa penerimaan kita dari meterai, tapi bagaimana perekonomian kita, transaksi yang material, memang betul-betul bisa difasilitasi dengan instrumen elektronik seperti meterai elektronik," ujar Sri Mulyani. (sap)