KOTA BLITAR

PPKM Darurat, Ada Penundaan Setor dan Pembebasan Pajak Sebulan

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 09 Juli 2021 | 14:30 WIB
PPKM Darurat, Ada Penundaan Setor dan Pembebasan Pajak Sebulan

Ilustrasi. 

BLITAR, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Jawa Timur membebaskan pajak daerah bagi pelaku usaha restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir selama satu bulan pada Juli 2021. Pembebasan itu merupakan insentif dari Pemkot Blitar karena dampak dari penerapan PPKM darurat

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar Widodo Sapto Johanes mengatakan pemberian insentif tersebut berdasarkan pada surat edaran wali kota Blitar. Menurutnya, surat edaran itu selaras dengan Instruksi Mendagri No.15/2021.

"Selama penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat, kami memberikan insentif pajak daerah selama sebulan bagi wajib pajak restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir," kata Widodo, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Sesuai dengan surat edaran tersebut, sambung Widodo, wajib pajak restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir yang tidak memungut pajak kepada konsumen diberikan insentif berupa pembebasan selama satu bulan masa pajak, yaitu pada Juli 2021.

Sementara itu, bagi wajib pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan yang masih memungut pajak kepada konsumen diberikan insentif berupa penundaan pembayaran pajak untuk Juli 2021 sampai dengan paling lambat 31 Oktober 2021.

"Tetapi, para wajib pajak itu tetap harus melaporkan SPTPD [surat pemberitahuan pajak daerah] pada Juli 2021 ke BPKAD," ujarnya.

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Widodo menjelaskan ada 208 wajib pajak restoran, 21 wajib pajak hotel, dan 19 wajib pajak tempat hiburan yang ada di Kota Blitar. Dia menambahkan waktu pemberian insentif itu akan dievaluasi setelah pelaksanaan PPKM darurat.

"Pemberian insentif pajak daerah ini untuk meringankan beban para pelaku usaha di masa PPKM darurat. [Untuk] sementara hanya pembebasan pajak daerah selama sebulan. Nanti akan dievaluasi lagi setelah PPKM darurat," katanya, seperti dilansir suryamalang.tribunnews.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra