PP Tak Kunjung Terbit, Pengawasan Kripto Masih Ikut Aturan Bappebti

JAKARTA, DDTCNews - Pengawasan dan pengaturan aset kripto mestinya akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan UU 4/2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hanya saja, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah (PP) selaku aturan turunan dari UU PPSK yang diterbitkan sebagai landasar hukum peralihan kewenangan pengawasan aset kripto. Karenanya, hingga PP terbit nanti, ketentuan pengawasan aset kripto masih akan memakai produk hukum terbitan Bappebti.

"Sepanjang PP belum ditetapkan, tim transisi belum dibentuk, ... seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Bappebti masih berlaku dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik aset kripto," bunyi isi poin 5 Surat Edaran Bappebti SE/12/2024, dikutip pada Kamis (9/1/2025).

Selain itu, OJK sendiri juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 27/2024 yang berlaku 10 Januari 2025. Dalam beleid itu, OJK menyebutkan bahwa pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto terbagi ke dalam 3 fase.

Fase pertama adalah soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan. Kedua, fase penguatan. Ketiga, fase pengembangan.

Demi kelancaran transisi, POJK 2024 disusun dengan mengadopsi peraturan Bappebti ditambah dengan penyempurnaan yang sejalan dengan best practice dan regulasi pada sektor jasa keuangan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan pihaknya berupaya agar proses transisi kewenangan pengawasan aset kripto berjalan lancar. Bappebti terus berkomunikasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk memastikan transisi berjalan baik.

Menyusul terbitnya SE Bappebti dan POJK terbaru, kedua pihak akan membentuk tim transisi yang bertugas melakukan monitoring dan koordinasi antarlembaga terkait. (sap)