PMK 165 Permudah Wajib Pajak dalam Mengungkap Harta

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Dia menjelaskan bahwa peraturan ini memudahkan proses balik nama harta tidak bergerak tanah atau bangunan yang telah dideklarasikan saat program amnesti pajak serta memberikan fasilitas bebas bea pengalihan nama sampai dengan 31 Desember 2017.

“Karena sudah dideklarasikan oleh para wajib pajak yang ikut tax amnesty, maka harta dalam bentuk tanah dan bangunan yang diatasnamakan kepada orang lain itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dalam proses ini kami memberikan fasilitas untuk pembebasan bea pengalihan nama tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017,” ujarnya, Senin (27/11).

Untuk proses balik nama, wajib pajak hanya cukup memberikan foto kopi surat keterangan pengampunan pajak ke Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian, terdapat harta yang tidak dapat menggunakan fasilitas ini, yaitu harta yang tidak dideklarasikan saat program amnesti pajak, harta jual beli biasa dari real estate, serta yang perlu dilakukan verifikasi kembali apabila informasi pada surat-surat ternyata berbeda dengan yang dilaporkan saat amnesti pajak.

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan mengenai kesempatan wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan pada SPT ataupun pada masa amnesti pajak secara sukarela sebelum ditemukan oleh tim Ditjen Pajak maka wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi yang tertera pada Pasal 18 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Oleh karena itu wajib pajak diberikan kesempatan untuk secara volunteer mematuhi. Jadi kami ingin membangun tradisi dan budaya kepatuhan, di dalam dan ke luar. Kami akan menjaga dan mematuhi tata kelola dan tingkah laku kita, namun kami juga mengharapkan wajib pajak juga mulai terus menerus memperbaiki dan memperkuat budaya kepatuhan terhadap UU pajak tersebut,”

Sri Mulyani menegaskan bahwa PMK ini tidak ada masa berlakunya, sehingga bisa ditemukan harta kapan saja. Di samping itu, dia juga mengingatkan dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEoI) maka di mana pun wajib pajak meletakkan hartanya, kemungkinan besar Ditjen Pajak akan mengetahuinya.

“Kami akan terus menerus memperbaiki agar kepatuhan itu mudah dan jauh lebih baik bagi wajib pajak dan kita. Sehingga muncul hubungan yang saling percaya. Tolong bantu kami untuk bisa menciptakan suasana itu dan tolong beritahu kami apabila ada yang perlu kami perbaiki dalam melayani kewajiban Bapak Ibu dalam pembayaran pajak,” katanya kepada para pengusaha. (Amu)