Perusda Soppeng Kantongi Izin KIHT Perdana di Indonesia

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memberikan izin perdana pengelolaan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Soppeng.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan KIHT akan menjadi area produksi bagi produsen rokok berskala kecil secara legal. Adapun KIHT dibentuk sesuai berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.04/2020.

"Kami menetapkan pengusaha yang akan meng-organize KIHT tersebut. Dia itu Perusda Kabupaten Soppeng. Kami harap KIHT juga bisa menekan peredaran rokok ilegal di Sulsel," katanya kepada DDTCNews, Senin (13/7/2020).

Deni menambahkan pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari kemudahan kegiatan berusaha, kemudahan perizinan, dan penundaan pembayaran cukai sampai 90 hari sejak pemesanan pita cukai.

Izin pengelolaan KIHT diberikan setelah Perusda Soppeng memberikan pemaparan di depan petugas Bea Cukai mengenai rencana pembentukan KIHT secara virtual. Nanti, DJBC akan menjadi fasilitator dan pembina para produsen rokok di kawasan tersebut.

Selain itu, Bea Cukai akan berkolaborasi dengan pengusaha, penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas rokok ilegal sehingga rokok legal produksi KIHT tersebut bisa mengisi kekosongan rokok ilegal di pasar.

KIHT Soppeng berdiri di atas lahan lahan seluas 4 hektare. Pada area tersebut, Perusda Soppeng akan menjalankan jasa listing rokok dengan pelanggan para pelaku usaha kecil di KIHT yang tidak memiliki mesin.

Pemberdayaan pelaku usaha rokok berskala kecil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan.

“KIHT Soppeng visinya mengembalikan kejayaan rokok Soppeng seperti pada era 70-an, yang lebih modern dan berdaya saing,” bunyi keterangan pada foto yang diunggah pada media sosial @bckanwilsulbagsel. (rig)