KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pertumbuhan Ekonomi 2020, Jokowi: Jangan Sampai Minus

Dian Kurniati | Rabu, 03 Juni 2020 | 12:16 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2020, Jokowi: Jangan Sampai Minus

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kiri) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga (kedua kiri) meninjau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (2/6/2020). Presiden menyatakan renovasi Masjid Istiqlal sudah mencapai 90 persen. ANTARA FOTO/Pool/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap positif meski tengah menghadapi tekanan hebat akibat pandemi virus Corona.

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1/2020 yang hanya 2,97% harus dijaga agar tidak menurun pada tiga kuartal berikutnya. Presiden tidak menginginkan ekonomi tahun ini tergelincir hingga ke level minus.

“Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan kita harapkan pelan-pelan mulai bisa rebound," katanya dalam rapat terbatas secara virtual, Rabu (2/6/2020).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jokowi menilai laju pertumbuhan ekonomi bisa terjaga jika implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan baik. Apalagi, anggaran PEN juga sudah dinaikkan menjadi Rp641,17 triliun, dari sebelumnya Rp491,55 triliun.

Program PEN tersebut di antaranya berupa pemberian subsidi bunga untuk pelaku usaha UMKM, penempatan dana untuk restrukturisasi perbankan hingga penjaminan kredit modal kerja dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN.

“Saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Presiden.

Baca Juga:
Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Kepala Negara juga meminta program PEN bisa memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, terutama industri padat karya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

“Hati-hati, karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Goncangan pada sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menyiapkan dua skenario untuk pertumbuhan ekonomi 2020. Pada skenario optimistis, ekonomi diprediksi bertahan di angka 2,3%. Namun, ekonomi bisa terkontraksi -0,5% untuk skenario terburuk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB