KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pertumbuhan Ekonomi 2020, Jokowi: Jangan Sampai Minus

Dian Kurniati | Rabu, 03 Juni 2020 | 12:16 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2020, Jokowi: Jangan Sampai Minus

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kiri) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga (kedua kiri) meninjau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (2/6/2020). Presiden menyatakan renovasi Masjid Istiqlal sudah mencapai 90 persen. ANTARA FOTO/Pool/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap positif meski tengah menghadapi tekanan hebat akibat pandemi virus Corona.

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1/2020 yang hanya 2,97% harus dijaga agar tidak menurun pada tiga kuartal berikutnya. Presiden tidak menginginkan ekonomi tahun ini tergelincir hingga ke level minus.

“Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan kita harapkan pelan-pelan mulai bisa rebound," katanya dalam rapat terbatas secara virtual, Rabu (2/6/2020).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Jokowi menilai laju pertumbuhan ekonomi bisa terjaga jika implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan baik. Apalagi, anggaran PEN juga sudah dinaikkan menjadi Rp641,17 triliun, dari sebelumnya Rp491,55 triliun.

Program PEN tersebut di antaranya berupa pemberian subsidi bunga untuk pelaku usaha UMKM, penempatan dana untuk restrukturisasi perbankan hingga penjaminan kredit modal kerja dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN.

“Saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Presiden.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Kepala Negara juga meminta program PEN bisa memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, terutama industri padat karya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

“Hati-hati, karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Goncangan pada sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menyiapkan dua skenario untuk pertumbuhan ekonomi 2020. Pada skenario optimistis, ekonomi diprediksi bertahan di angka 2,3%. Namun, ekonomi bisa terkontraksi -0,5% untuk skenario terburuk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal

Minggu, 29 Desember 2024 | 07:30 WIB KILAS BALIK 2024

Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025