JEPANG

Pertumbuhan Ekonomi 2019-2020 Jadi Prioritas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Juni 2018 | 15:52 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2019-2020 Jadi Prioritas

TOKYO, DDTCNews - Aspek pertumbuhan ekonomi menjadi agenda utama pemeritahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam dua tahun mendatang. Oleh karena itu, stimulus fiskal akan disiapakan pemerintah untuk menggenjot ekonomi lebih cepat.

Stimulus ini disipakan untuk memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pada Oktober 2019 mendatang tidak akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Hal ini termuat dalam rancangan kebijakan yang diajukan kepada PM Abe pekan lalu.

"Kami akan mengambil tindakan secara fleksibel untuk menjaga perubahan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak," kata Abe pada pertemuan Dewan Kebijakan Ekonomi dan FIskal, Selasa (5/6) dilansir Japan Times

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kebijakan stimulus yang disebut sebagai 'langkah-langkah luar biasa' itu mencakup banyak aspek. Salah satu yang menonjol adalah keringana pajak bagi masyarakat yang akan membeli properti dan kendaraan bermotor.

Selain itu, adapula pengurangan beban pajak untuk pembelian kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan surat kabar.

Instrumen subsidi juga akan digelontorkan berupa subsidi pendidikan untuk anak-anaka hingga lima tahun. Kebijakan ini akan diluncurkan bersamaan dengan kenaikan pajak yang efektif berlaku pada tahun depan.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Tidak hanya itu, populasi yang semakin menua juga membuat pemerintah menghapus batasan penggunaan anggaran untuk belanja jaminan sosial dalam draft kebijakan 2019-2020. Angka jaminan sosial diprediksi akan semakin meningkat karena pada tahun 2020, generasi 'baby boomer' pasca perang dunia ke-II akan mulai masuk usia senja di angka 75 tahun.

Rencananya draf kebijakan akan rampung pada pertengahan Juni. Melalaui pemberian insentif fiskal ini pemerintah kembali molor dari jadwal untuk mencapai surplus dalam keseimbangan primer anggaran dari tahun 2020 menjadi tahun fiskal 2025.(Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal

Minggu, 29 Desember 2024 | 07:30 WIB KILAS BALIK 2024

Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah