Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
TOKYO, DDTCNews - Aspek pertumbuhan ekonomi menjadi agenda utama pemeritahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam dua tahun mendatang. Oleh karena itu, stimulus fiskal akan disiapakan pemerintah untuk menggenjot ekonomi lebih cepat.
Stimulus ini disipakan untuk memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pada Oktober 2019 mendatang tidak akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Hal ini termuat dalam rancangan kebijakan yang diajukan kepada PM Abe pekan lalu.
"Kami akan mengambil tindakan secara fleksibel untuk menjaga perubahan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak," kata Abe pada pertemuan Dewan Kebijakan Ekonomi dan FIskal, Selasa (5/6) dilansir Japan Times
Kebijakan stimulus yang disebut sebagai 'langkah-langkah luar biasa' itu mencakup banyak aspek. Salah satu yang menonjol adalah keringana pajak bagi masyarakat yang akan membeli properti dan kendaraan bermotor.
Selain itu, adapula pengurangan beban pajak untuk pembelian kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan surat kabar.
Instrumen subsidi juga akan digelontorkan berupa subsidi pendidikan untuk anak-anaka hingga lima tahun. Kebijakan ini akan diluncurkan bersamaan dengan kenaikan pajak yang efektif berlaku pada tahun depan.
Tidak hanya itu, populasi yang semakin menua juga membuat pemerintah menghapus batasan penggunaan anggaran untuk belanja jaminan sosial dalam draft kebijakan 2019-2020. Angka jaminan sosial diprediksi akan semakin meningkat karena pada tahun 2020, generasi 'baby boomer' pasca perang dunia ke-II akan mulai masuk usia senja di angka 75 tahun.
Rencananya draf kebijakan akan rampung pada pertengahan Juni. Melalaui pemberian insentif fiskal ini pemerintah kembali molor dari jadwal untuk mencapai surplus dalam keseimbangan primer anggaran dari tahun 2020 menjadi tahun fiskal 2025.(Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.