PEMILU 2024

Persoalan Utang Ramai Dibahas Saat Debat Capres, Jokowi Bilang Begini

Dian Kurniati | Selasa, 09 Januari 2024 | 09:45 WIB
Persoalan Utang Ramai Dibahas Saat Debat Capres, Jokowi Bilang Begini

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Kabupaten Banyumas, Jateng, Rabu (3/1/2024). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar mengenai rasio utang pemerintah yang ramai dibahas dalam debat ketiga capres-cawapres.

Jokowi mengatakan rasio utang pemerintah masih aman karena berada di bawah 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, rasio utang tersebut juga tergolong rendah ketimbang negara lain.

"Kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih masih pada kondisi baik dan amanlah, masih di bawah 40% kan," katanya, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Jokowi mengatakan pengelolaan utang pemerintah akan didasarkan pada UU Keuangan Negara. Beleid tersebut memberikan ruang uang utang pemerintah maksimal 60% PDB.

Di sisi lain, dia menyebut banyak negara besar memiliki rasio utang pemerintah yang di atas 60%, bahkan mencapai 260%.

Agar rasio utang tetap terjaga rendah, pemerintah pun akan terus berupaya meningkatkan PDB Indonesia setiap tahun.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

"Saya kira apa yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya," ujarnya.

Hingga November 2023, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11% PDB. Rasio utang tersebut sudah menurun dibandingkan dengan akhir 2022 yang sebesar 39,7%.

Dalam debat ketiga capres-cawapres, ketiga capres banyak membahas kaitan antara utang pemerintah dan kedaulatan negara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai rasio utang pemerintah saat ini tergolong tinggi karena idealnya di bawah 30% PDB.

Kemudian, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan tidak khawatir dengan rasio utang pemerintah karena masih tergolong rendah. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pengelolaan utang luar negeri pemerintah harus selalu dilakukan secara hati-hati agar tidak mematikan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan