Peroleh Opini WTP, Jokowi Apresiasi BPK RI

JAKARTA, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendorong pemerintah untuk semakin memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Pasalnya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 merupakan yang pertama kali diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Jokowi mengatakan BPK tetap berusaha mencari berbagai terobosan agar kualitas pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

"Opini WTP pada LKPP Tahun 2016 merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8).

Jokowi menjelaskan BPK bisa memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pada setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada 87 laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Dari pemeriksaan tersebut diperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 74 LKKL atau sebanyak 84%.

Sementara, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau setara 9 persen. Opini tersebut diberikan pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Lalu, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 6 LKKL atau sebanyak 7 persen. Itu diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi BPK yang sejak tahun 2016 telah terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. "Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia," pungkasnya. (Amu)