KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perdagangan Karbon Ditarget Berjalan Optimal sebelum Ganti Presiden

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Mei 2024 | 09:43 WIB
Perdagangan Karbon Ditarget Berjalan Optimal sebelum Ganti Presiden

Suasana gedung-gedung bertingkat dan perumahan warga dengan kabut polusi udara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/5/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk satuan tugas (satgas) yang secara khusus bertugas mengoptimalkan perdagangan karbon di Indonesia. Satgas juga berupaya mengurai hambatan kebijakan dekarbonisasi, termasuk soal pendanaan dan koordinasi antarlembaga.

KSP sendiri menargetkan penerapan perdagangan karbon harus berjalan sepenuhnya dengan optimal sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024.

"Percepatan dekarbonisasi merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, salah satunya dengan perdagangan karbon," kata Ketua Satgas Karbon KSP Ishak Saing dalam seminar Indonesia Carbon Care Initiative (ICCI) 2024, dikutip pada Selasa (14/5/2024).

Baca Juga:
Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Dalam perdagangan karbon, pemerintah mengalokasikan kredit karbon sebagai insentif bagi industri dan sektor lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Mekanisme ini tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan, tapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru lewat perdagangan karbon di pasar internasional," kata Ishak.

Pada kesempatan itu, Ishak juga menyoroti konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi Indonesia.

Baca Juga:
Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah

NEK menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan pengurangan emisi karbon, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pasar.

Pengembangan bursa karbon sendiri, sambung dia, menjadi langkah penting dalam memperluas infrastruktur perdagangan karbon, yakni dengan memberikan platform transparan dan efisien bagi pelaku pasar untuk membeli dan menjual kredit karbon.

"Ini bisa mendorong pertumbuhan ekosistem karbon yang dinamis dan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi inovasi teknologi hijau," ujar Ishak.

Baca Juga:
Setahun Bursa Karbon, Pembebasan Biaya Bagi Pengguna Jasa Dilanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Ahli Karbon Indonesia (ACEXI) Lastyo Lukito menyambut baik pembentukan satgas karbon KSP. Menurutnya, inisiatif pemerintah untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam kerangka Indonesia Carbon Care Initiatives (ICCI) menjadi langkah positif untuk membantu akselerasi dekarbonisasi di Indonesia.

"Ini strategi yang tepat untuk mendukung upaya KSP mengakselerasi dekarbonisasi melalui perdagangan karbon dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan komprehensif," ucap Lastyo.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko sempat mengungkapkan bahwa potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar. Alasannya, Indonesia memiliki paparan hutan tropis, padang rumput beriklim sedang, serta keanekaragaman hayati laut dan pesisir (blue carbon) berupa mangrove, padang lamun, serta rumput laut. Potensi tersebut dapat menjadi sumber penyerapan karbon dan sangat penting dalam mengatasi krisis iklim. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah

Minggu, 06 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Setahun Bursa Karbon, Pembebasan Biaya Bagi Pengguna Jasa Dilanjutkan

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenko Marves Klaim Simbara Sukses Tutup Celah Kebocoran Penerimaan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN