SE-08/2020

Penjelasan Terbaru Pengadilan Pajak Soal Pengajuan Banding dan Gugatan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Mei 2020 | 10:05 WIB
Penjelasan Terbaru Pengadilan Pajak Soal Pengajuan Banding dan Gugatan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak menegaskan batas terakhir pengajuan banding secara langsung yang jatuh selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 tertangguh selama 77 hari. Penegasan dimuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-08/PP/2020.

Terbitnya SE itu untuk memberikan penjelasan terkait tidak diperhitungkannya masa pencegahan penyebaran Covid-19 ke dalam jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung di Pengadilan Pajak. Ketentuan itu sesuai SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-06/PP/2020.

“Serta demi memberikan kepastian hukum dan informasi yang terang kepada seluruh pihak,” demikian penggalan bagian umum dalam SE yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Mei 2020.

Baca Juga:
Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Sesuai angka 5 huruf a SE-03/PP/2020, jika batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 maka batas terakhir pengajuan banding itu menjadi tertangguh selama jumlah hari masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam SE-08/PP/2020 itu disebutkan kembali masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak telah ditetapkan berlaku sejak 17 Maret 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 atau selama 77 hari. Simak artikel ‘Penghentian Persidangan Pengadilan Pajak Berlanjut Sampai 1 Juni 2020’.

“Sehingga jika batas terakhir pengajuan banding secara langsung yang semula berada pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 … menjadi tertangguh selama 77 hari sebagaimana ditetapkan pada lampiran Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini,” demikian penggalan penjelasan dalam SE itu.

Baca Juga:
Sengketa atas Koreksi DPP PPN yang Kurang Dibayar

Dalam lampiran SE ini juga dijabarkan tanggal batas jangka waktu pengajuan banding yang disampaikan secara langsung. Misalnya, yang semula 17 Maret menjadi 2 Juni 2020. Kemudian, yang semula 1 Juni 2020 menjadi 17 Agustus 2020. Simak pula artikel ‘Efek Covid-19, Pengajuan Banding Pajak Secara Langsung Ditangguhkan’.

Kemudian, batas terakhir pengajuan gugatan secara langsung yang berada pada masa pencegahan penyebaran Covid-19, sesuai angka 6 huruf a SE-03/PP/2020, menjadi tertangguh selama paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sehingga jika batas terakhir pengajuan gugatan secara langsung yang semula berada pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 … menjadi tertangguh selama paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 atau paling lambat tanggal 15 Juni 2020,” imbuh Ketua Pengadilan Pajak melalui SE-08/PP/2020.

Adapun ketentuan mengenai jangka waktu lainnya meliputi jangka waktu persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, pengajuan banding melalui pos, pengajuan gugatan melalui pos, dan ketentuan lainnya tetap mengaju pada seluruh ketentuan dalam SE-03/PP/2020. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:30 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Jumat, 20 Desember 2024 | 19:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Koreksi DPP PPN yang Kurang Dibayar

Jumat, 20 Desember 2024 | 18:33 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Uji Materiil Pengurangan, Pembatalan, Gugatan Pajak Lanjut Pekan Depan

Jumat, 13 Desember 2024 | 16:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Klaim Layanan Garansi Suku Cadang Mobil

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?