Pengusaha Tuntut Kemudahan Sistem Pemanfaatan Insentif Pajak

MANILA, DDTCNews - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Inggris di Filipina mendesak pemerintah memberikan kemudahan dalam sistem pemanfaatan insentif pajak yang kini diatur dalam UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Direktur Eksekutif Kamar Dagang Inggris di Filipina Chris Nelson mengatakan Filipina perlu berupaya lebih keras untuk menarik investasi asing. Menurutnya, pengesahan UU CREATE tanpa dibarengi dengan kemudahan dari sisi sistem akan membuat upaya menarik investor tidak efektif.

"Penurunan pajak penghasilan badan di bawah UU CREATE tidak benar-benar menempatkan Filipina pada tingkat tarif pajak terendah di kawasan ini," katanya, dikutip Sabtu (1/1/2022).

Nelson mengatakan UU CREATE telah memuat berbagai insentif pajak, terutama memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%. Pada UMKM dengan pendapatan di bawah P5 juta atau Rp1,56 miliar per tahun, pajak akan lebih rendah lagi, yaitu 20%.

Meski demikian, lanjutnya, UU CREATE harus didukung dengan reformasi perpajakan agar dampaknya lebih berkelanjutan. Menurutnya, hal itu diperlukan agar sistem pajak di Filipina lebih bersaing dari negara lain di kawasan.

Nelson menilai UU CREATE telah menjadi awal yang baik untuk menarik investasi asing, terutama di tengah pandemi Covid-19 ketika ekonomi dipaksa beralih ke arah digital. Dia pun menyarankan pemerintah melengkapi peraturan tersebut dengan pengesahan 3 RUU, yakni RUU Liberalisasi Perdagangan Eceran, RUU Investasi Asing, dan RUU Pelayanan Publik.

RUU Liberalisasi Perdagangan Eceran saat ini tinggal menunggu ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte, sedangkan 2 RUU lainnya masih dalam proses legislatif.

Nelson menyebut British Business Council sedang mencoba membantu perusahaan-perusahaan Inggris untuk berinvestasi di Filipina dan menjadikan negara tersebut sebagai titik awal pasar Asia Tenggara yang besar. Menurutnya, kekuatan utama Filipina yakni sumber daya manusia dan pasar domestik yang besar karena mencapai 110 juta orang.

"Namun Filipina tetap harus bersaing dengan negara tetangga di kawasan sehingga perlu bergerak maju dalam mereformasi ekonomi," ujarnya dilansir mb.com.ph. (sap)