Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperluas, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menilai insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 sudah cukup maksimal.

Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat menanggapi permintaan pelaku usaha untuk menambah dosis insentif guna menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.

“Saat ini pajak menjadi instrumen untuk mitigasi risiko yang dihadapi oleh dunia usaha agar bisa bertahan,” katanya dalam 'Kajian Ekonomi Hipmi bertajuk Insentif Pajak: Pendorong Daya Ungkit Ekonomi di Masa Pandemi', Kamis (28/5/2020).

Hestu menuturkan total insentif perpajakan yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp123 triliun. Jumlah tersebut kurang lebih memakan porsi 10% dari kinerja otoritas mengumpulkan penerimaan pada tahun lalu yang sebesar Rp1.332,1 triliun.

Total insentif tersebut juga termasuk dalam tambahan dosis insentif berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp14 triliun. Kemudian juga cadangan dan stimulus lainnya sebesar Rp26 triliun.

Perihal permintaan pelaku usaha untuk memperluas insentif diskon 30% untuk angsuran PPh Pasal 25, Hestu menjelaskan besaran diskon tidak bisa serta merta dinaikkan. Bagaimanapun, lanjut Hestu, pemerintah tetap memerlukan penerimaan pajak.

“Pengurangan PPh Pasal 25 sebetulnya sudah mengurangi 40% beban pelaku usaha dan perlu diperhatikan bahwa penerimaan pajak masih diperlukan saat kondisi berat saat ini dan insentif ini harus dilihat secara utuh,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta pemerintah untuk bisa menggelontorkan stimulus secara total kepada pelaku usaha. Menurutnya, dampak Covid-19 berlaku hampir kepada seluruh sektor usaha.

“Kami apresiasi stimulus fiskal yang ada saat ini, tetapi memang kebijakan itu perlu diperluas misal insentif PPh Pasal 25 yang tidak hanya 30%,” ujarnya. (rig)