ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang melakukan kesalahan penyetoran pajak pada tahun pajak tertentu masih bisa mengajukan pemindahbukuan (Pbk) kapan saja.

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan, sesuai dengan PMK 242/2014 s.t.d.t.d. PMK 18/2021, tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu paling lama untuk mengajukan pemindahbukuan. Wajib pajak dapat mengajukan pemindahbukuan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 PMK tersebut.

“Dalam ketentuan tidak diatur batas waktu paling lama kapan bisa diajukan pemindahbukuan. Sepanjang memenuhi Pasal 16 dan 17 PMK 242 Tahun 2014 seharusnya bisa diajukan pemindahbukuan,” tulis DJP melalui akun Twitter @kring_pajak, dikutip Senin (25/11/2022).

Baca Juga:
Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Adapun penjelasan ini dipaparkan oleh DJP untuk merespons pertanyaan yang diajukan wajib pajak. Seorang wajib pajak bertanya mengenai ketentuan jangka waktu paling lama mengajukan pemindahbukuan atas kesalahan penyetoran pajak di tahun pajak tertentu.

“Halo @kring_pajak, apakah kesalahan setor pajak tahun 2015 dapat di Pbk ke tahun 2021?" tanya wajib pajak kepada DJP.

Untuk diketahui, pengajuan pemindahbukuan ke DJP dapat dilakukan wajib pajak dengan menyampaikan permohonan, baik secara langsung maupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Kemudian, permohonan pengajuan pemindahbukuan juga harus dilampirkan dokumen lainnya. Dokumen tersebut berupa asli surat setoran pajak (SSP), asli Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dalam rangka impor, asli bukti Pbk, dokumen bukti penerimaan negara (BPN), atau asli bukti pembayaran PPh dalam dolar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Tak hanya itu, juga terdapat dokumen lainnya yang harus yang dilampirkan wajib pajak menyesuaikan dengan alasan kekeliruan sehingga dilakukan pemindahbukuan serta kondisi wajib pajak lainnya. Simak ‘Dokumen yang Wajib Dilampirkan saat Mengajukan Pemindahbukuan’. (Fauzara Pawa Pambika/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan