Ilustrasi. (foto: kemlu.go.id)
JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Januari 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan performa periode yang sama tahun lalu. Lonjakan restitusi diklaim menjadi penyebabnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fasilitas restitusi dipercepat memberikan dampak pada berkurangnya penerimaan pajak, terutama PPN. Pengusaha yang berorientasi ekspor, sambungnya, banyak memanfaatkan fasilitas ini.
“Realisasi PPN pada Januari itu negatif 9,2% karena adanya faktor restitusi yang dpercepat,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/2/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan per Januari jumlah setoran PPN mencapai Rp29,3 triliun. Angka ini turun 9,2% dari capaian tahun lalu yang senilai Rp32,2 triliun.
Menurutnya, capaian ini mencerminkan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Dengan demikian, sambung dia, ada lonjakan restitusi sebesar 40% di Januari 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka restitusi PPN pada Januari tercatat senilai Rp16,4 triliun, naik signifikan dari tahun 2018 yang hanya Rp11,4 triliun. Pada Januari 2017, restitusi PPN tercatat tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, persisnya senilai Rp10,2 triliun.
Segmen usaha berorientasi ekspor menjadi motor utama melonjaknya angka restitusi PPN. Tercatat, sektor usaha kelapa sawit menjadi sektor terbanyak yang melakukan restitusi hingga Rp3,6 triliun. Selanjutnya, restitusi terbesar kedua adalah industri logam dasar Rp2,2 triliun.
Selanjutnya, restitusi industri pertambangan senilai Rp2 triliun, industri kertas Rp1,4 triliun, dan industri kendaraan sebesar Rp1,3 triliun. Keseluruhan subsektor industri tersebut menyumbang 65% dari total restitusi pada Januari 2019.
“Penurunan PPN ini bukan karena berkurangnya aktivitas ekonomi tapi karena restitusi yang dipercepat dan lebih banyak,” tandas Sri Mulyani. (kaw)
Sumber: Kemenkeu, 2019
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.