PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan-Cukai Kontraksi 3,3 Persen Hingga Februari 2024

Dian Kurniati | Rabu, 20 Maret 2024 | 10:30 WIB
Penerimaan Kepabeanan-Cukai Kontraksi 3,3 Persen Hingga Februari 2024

Materi paparan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 mencapai Rp51,5 triliun. Angka tersebut setara 16% dari target pada APBN 2024 yang senilai Rp321 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Pada saat itu, realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp56,7 triliun.

"Ini juga masih mengalami kontraksi 3,2% dari penerimaan tahun lalu," katanya, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Secara terperinci, Sri Mulyani mengatakan realisasi cukai hingga Februari 2024 senilai Rp40,7 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 6,1%. Pada periode yang sama 2023, penerimaan cukai tercatat mencapai Rp43,34 triliun.

Dia kemudian memerinci realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang senilai Rp39,5 triliun atau setara 17,1% dari target APBN. Penerimaan CHT ini antara lain dipengaruhi oleh pola pelunasan yang jatuh tempo awal 2024 tetapi maju ke Desember 2023.

Sementara untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol realisasinya masing-masing sekitar Rp1,2 triliun dan Rp23,9 miliar, sejalan dengan aktivitas produksinya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Dari sisi bea masuk, dia menjelaskan realisasinya senilai Rp8 triliun hingga Februari 2024 atau setara 13,9% dari target APBN. Dibandingkan dengan periode yang sama 2023, realisasi ini tumbuh tipis 1,5%.

Kinerja penerimaan bea masuk antara lain dipengaruhi oleh tarif efektif bea masuk yang sebesar 1,4%, pertumbuhan nilai impor 8,1%, serta rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp15.631.

Adapun untuk bea keluar, Suahasil menjelaskan realisasinya hingga Februari 2024 mencapai Rp2,8 triliun atau setara 15,9% dari target APBN. Bea keluar mampu tumbuh sebesar 37,3% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Menurutnya, penerimaan bea keluar utamanya dipengaruhi oleh ekspor tembaga yang bea keluarnya senilai Rp2,4 triliun dan memiliki kontribusi sebesar 85%. Sementara pada bea keluar sawit, realisasinya Rp366,1 miliar atau menyumbang 13,2% dari total penerimaan bea keluar karena dipengaruhi penurunan harga.

"Penerimaan bea keluar ini karena faktor komoditas sangat penting [memengaruhi]," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja