Pencairan 5 Tahap, Dana Bantuan Diusulkan Masuk APBN 2019

JAKARTA, DDTCNews – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascaterjadinya gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan pemerintah. Kebutuhan biaya pemulihan diusulkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Hal ini disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat koordinasi mengenai tindak lanjut Inpres No.5/2018 mengenai Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok di kantornya, Jumat (31/8/2018).

“Pemulihan sosial dan ekonomi itu tidak hanya di 2018, tapi juga diusulkan masuk dalam 2019. Kita koordinasi dengan Kemenkeu. Memang alokasi anggaran 2018 tidak kita masukkan, tapi kita akan masukkan ke dalam anggaran 2019,” ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) sudah mengajukan kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp6 triliun. Hingga akhir Agustus 2018, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp1,9 triliun untuk penanganan pascagempa.

Kebutuhan penggunaan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi banyak berkutat pada pemulihan fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos). Selain itu, ada penggunaan dana bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya yang mengalami rusak berat.

"Percepatan infrastruktur akan dikoordinasikan oleh BNPB. Saat ini sudah terverifikasi 20.000 rumah rusak berat, yang mana pemerintah akan berikan bantuan sebesar Rp50 juta,” imbuhnya.

Pengucuran dana bantuan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pengucuran senilai Rp10 juta. Bantuan tahap pertama ini agar masyarakat dapat membeli peralatan dan bahan baku untuk memperbaiki atau membangun ulang rumahnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melihat penggunaan dana pada tahap pertama. Puan mengaku sudah meminta agar pemerintah melakukan verifikasi. Verifikasi ini digunakan untuk pengucuran bantuan tahap selanjutnya. Bantuan akan dibagi menjadi 5 tahap.

Pihaknya juga meminta agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat melibatkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dapat bergotong-royong membangun ulang rumahnya atau turut serta dalam perbaikan fasilitas umum dan sosial yang terkenda dampak gempa.

"Kegiatan ini akan dilakukan secara swadaya, gotong-royong oleh mahasiswa, TNI/Polri, Kemen PU-Pera dan masyarakat. Diharapkan masyarakat ikut gotong royong untuk bangun rumahnya sendiri jika tidak ikut bangun fasum fasos. Jadi tidak berdiam diri,” katanya. (kaw)