Dapat Motor Dinas dari Pemda, Kepala Dusun Diminta Ikut Tarik PBB

LOMBOK TENGAH, DDTCNews – Pemkab Lombok Tengah mendorong kepala dusun dan kepala lingkungan untuk turut serta menarik pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dari wajib pajak.

Guna mendorong tugas kepala dusun dan kepala lingkungan dalam memungut PBB-P2, pemda telah memberikan dukungan operasional berupa sepeda motor dinas.

"Sebanyak 1.800 kepala dusun di 132 desa dan kelurahan itu telah memiliki motor dinas," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Selain memberikan dukungan operasional, lanjut Lalu, pemkab juga sedang merancang peraturan yang menjadi landasan hukum bagi kepala dusun dan kepala lingkungan untuk menarik PBB-P2.

"Regulasi sedang kami siapkan," ujarnya seperti dilansir lombokpost.jawapos.com.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu menuturkan target pendapatan daerah dari PBB-P2 yang ditetapkan dari tahun ke tahun cenderung tidak naik.

Namun demikian, target tersebut relatif tak pernah tercapai. Contoh, realisasi PBB pada 2023 tercatat hanya senilai Rp16 miliar, 69% dari target PBB senilai Rp23 miliar.

Baiq memandang pencapaian target PBB masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda mengambil terobosan dengan menyiapkan mobil pajak keliling.

Mobil pajak keliling akan dioperasikan di luar Kota Praya dan di pedesaan guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.

"Kami lebih kepada upaya jemput bola sehingga target PBB itu bisa tercapai di 2024," tutur Baiq. (rig)